Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Polemik pasar tradisional atau pasar rakyat di Kota Malang masih terus bergulir. DPRD Kota Malang mencatat, selama beberapa tahun terakhir, aduan berkaitan dengan operasional pasar tradisional masih saja terus berdatangan.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyampaikan, aduan masyarakat berkaitan dengan pasar tradisional itu saat ini sudah diinventarisasi. Rencananya, dewan akan membentuk panitia khusus (Pansus) Pasar Tradisional pada Januari 2020 mendatang.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

"Akan kami bentuk Pansus Pasar Blimbing, Pasar Gadang, Pasar Besar dan banyak lainnya. Pansus dibentuk Januari," katanya pada wartawan belum lama ini.

Made menjelaskan, pembentukan pansus dilakukan untuk menelaah lebih jauh permasalahan yang ada di masing-masing pasar. Terutama pada beberapa pasar tradisional yang proses pembangunannya sempat mangkrak sejak lama.

"Kayak Blimbing dan Pasar Besar itu, sangat banyak aduan yang masuk. Maka kami rasa perlu ada pansus," jelasnya.

Ditemui terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi menyampaikan, salah satu aduan yang paling banyak masuk adalah berkaitan dengan pembenahan Pasar Besar. Pedagang banyak mengeluh lantaran jumlah konsumen terus menurun.

"Perputaran uang di Pasar Besar tak seperti sebelum kebakaran. Karena Matahari memang cukup berpengaruh sekali," katanya.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Sehingga dia mendorong agar Pemerintah Kota Malang segera melakukan tindakan tegas terhadap uji kelayakan bangunan Pasar Besar. Sehingga segera ada tindak lanjut untuk dilaksanakan pembangunan secara menyeluruh atau revitalisasi.

"Harus segera diambil keputusan, jangan lama-lama," terang politisi PKB itu.