Rembug stunting desa di wilayah Kromengan sebagai upaya sinergitas pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Malang (Nana)
Rembug stunting desa di wilayah Kromengan sebagai upaya sinergitas pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Malang (Nana)

MALANGTIMES - Percepatan penuntasan stunting di Kabupaten Malang, terus digelorakan. Dengan angka yang diklaim saat ini telah berada di kisaran 16 persen lebih, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berharap tahun 2020 bisa turun menjadi 6 persen.

Target penurunan stunting ini disampaikan langsung oleh Bupati Malang Sanusi yang memiliki target sampai 2021, seluruh wilayah di Kabupaten Malang tak ada lagi stunting.

"Ini target kita untuk stunting, dimana di tahun depan saya minta bisa turun 10 persen. Untuk itu saya instruksikan satgas khusus stunting dari OPD (organisasi perangkat daerah) tangani per wilayah kecamatan. Satu satgas, satu kecamatan," ucap Sanusi, Senin (11/11/2019).

Penegasan itulah yang diharapkan bisa menyelaraskan gerak pencegahan dan penurunan stunting di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Malang. Sehingga, tujuan besar mencapai target penurunan sampai 10 persen di tahun 2020, bisa direalisasikan.
Tanpa adanya sinergitas gerak, maka persoalan stunting akan tetap liar dalam konteks data dan angka. 

Hal ini juga yang membuat seluruh wilayah sampai tingkat desa, walau secara data tak termasuk wilayah stunting, diwajibkan untuk bergerak bersama. Pun di tingkatan OPD Kabupaten Malang, didorong untuk terjun bersama-sana dan mengawal pencegahan dan penurunan stunting.

Seperti diketahui, ada 10 wilayah desa yang jadi prioritas penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Malang. Yakni, Desa Dilem Kecamatan Kepanjen, Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir, Desa Sumbermanjing Kulon Kecamatan Pagak, Desa Codo Kecamatan Wajak, dan Desa Pandanrejo Kecamatan Pagak.

Selanjutnya, Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo, Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis, Desa Madiredo Kecamatan Pujon, Desa Tamanharjo Kecamatan Singosari, dan Desa Dalisodo Kecamatan Wagir.

"Kita tak ingin gerakan stunting ini hanya di kabupaten saja. Karena itu kita subkan setiap satgas di setiap kecamatan. Agar gerak selaras dan menghasilkan," ujar Sanusi.

Terpisah, Ratih Maharani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, menyambut harapan besar Sanusi. Dimana pihaknya akan segera bergerak dengan memulai membuat kerangka acuan kerja bagi OPD sebagai satgas khusus stunting.

"Kita akan mulai dengan kerangka acuan untuk OPD. Dimana kita akan kaji dulu berbagai kendala yang banyak ditemui di lapangan. Sehingga nantinya satgas stunting di kecamatan bisa fokus dalam penanganannya," ujar Ratih.

Dirinya menjelaskan, banyak persoalan yang memicu stunting di lapangan. Baik karena sanitasi buruk, gizi buruk sampai pola hidup tak sehat. Berbagai pemicu inilah yang perlu diklasifikasikan oleh pihaknya sebelum memulai aksi di lapangan.

"Masing-masing OPD punya wilayah binaan. Kami melakukan pengkajian terlebih dulu kira-kira kendala yang paling banyak ditemui di lapangan seperti apa. Bila karena sanitasi, kita koordinasikan dengan cipta karya. Begitupun kalau misalnya kendala utamanya soal edukasi, maka kami (dinkes) yang akan menindaklanjuti," lanjutnya.

Di tingkat desa, persoalan stunting pun dikawal ketat melalui berbagai unsur yang terlibat. Baik oleh tim pendamping profesional desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bidan desa, pemerintahan desa sampai kader pembangunan manusia.

Rembug stunting desa pun digelar di berbagai pelosok perdesaan dalam upaya mencari akar persoalan stunting. Sekaligus untuk memformulasikan berbagai kegiatan dalam menangani dan mencegah lahirnya stunting.

"Ini yang memang kita harapkan. Karena stunting sekali lagi tak mungkin dikerjakan oleh satu OPD atau hanya Pemkab saja. Gerakan ini wajib sampai di desa. Kita beri apresiasi atas berjalannya hal ini," pungkas Sanusi.