Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono (kanan) menyampaikan NPHD Pilkada direncanakan ditandatangani Pemkab Malang dengan Bawaslu, Senin (28/10/2019) depan (Nana)
Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono (kanan) menyampaikan NPHD Pilkada direncanakan ditandatangani Pemkab Malang dengan Bawaslu, Senin (28/10/2019) depan (Nana)

MALANGTIMES - Alotnya proses kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dengan Bawaslu terkait besaran anggaran hibah daerah Pilkada 2020 akhirnya berakhir dengan kesepakatan bersama.

Setelah dikhawatirkan mengalami deadlock, Pemkab Malang melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) akhirnya menaikkan anggaran untuk Bawaslu. Dari Rp 20 miliar menjadi Rp 27 miliar untuk proses pengawasan Pilkada 2020. 

Hal ini dibenarkan oleh Didik Budi Muljono, Ketua TAPD yang sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, yang menyampaikan, bahwa sudah ada kesepakatan bebsaran anggaran untuk Bawaslu. "Sudah disepakati yaitu Rp 27 miliar dari ajuan Bawaslu yang awalnya Rp 28,6 miliar. Insya Allah, Senin depan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) kita tandatangani bersama Bawaslu," kata Didik Budi, Jumat (25/10/2019) kepada MalangTimes.com.

Seperti diketahui, TAPD Kabupaten Malang berkali-kali melakukan koordinasi terkait besaran anggaran hibah Pilkada 2020. Baik dengan KPU yang telah terlebih dahulu bersepakat dan menandatangani NPHD, dengan nominal anggaran yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp 85 miliar dari ajuan awal Rp 93 miliar.

Kesepahaman Pemkab Malang dengan Bawaslu pun terbilang alot. Proses tawar menawar jumlah dana untuk pengawasan mewarnai kedua belah pihak. Dimana, sejak Bawaslu mengajukan anggaran Rp 28,6 miliar sedangkan Pemkab Malang hanya mampu menyediakan Rp 20 miliar.

Proses koordinasi kemudian dilakukan lagi, dimana Pemkab Malang menaikkan anggaran menjadi Rp 23 miliar, tapi pihak Bawaslu tetap berpegang pada ajuan awalnya. Di titik itu hampir saja kesepakatan mengalami deadlock karena keduanya tetap pada pendiriannya. Padahal waktu terus bergerak dan NPHD wajib segera ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

Akhirnya, kedua belah pihak bersepakat dengan melakukan rasionalisasi anggaran dan efisiensi untuk pengawasan. Sehingga disepakatilah besaran anggaran untuk Bawaslu, yaitu Rp 27 miliar. "Kita akhirnya sepakati besaran anggaran itu. Walau memang harus memangkas beberapa pos belanja pada nantinya," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Wahyudi.

Pemangkasan beberapa pos itu, lanjut Wahyudi, akan dimungkinkan di belanja sewa kendaraan, bahan bakar, sampai pada adanya penurunan honor kelompok kerja tim pengawas. "Ini yang akan dirasionalisasikan anggarannya setelah kita sepakati besarannya bersama Pemkab Malang. Kini kita tinggal menunggu penandatangan NPHD yang direncanakan Senin depan," imbuh Wahyudi.

Didik Budi juga menyampaikan, bahwa molornya anggaran hibah Pilkada 2020 memang tak bisa dihindari. Dengan kemampuan anggaran daerah yang ada dan perlunya sinkronisasi dengan kebutuhan dua lembaga pemilu daerah itu, menjadi alasan penandatangan NPHD molor dari waktu yang ditentukan.

Seperti diketahui, deadline  penandatanganan NPHD adalah 1 Oktober 2019 lalu. Tapi, karena belum mendapat kesepakatan, akhirnya molor sampai tanggal 14 Oktober untuk kesepakatan Pemkab Malang dengan KPU. Sedangkan untuk Bawaslu, baru akan ditandatangani Senin (28/10/2019) depan.

Karena itu, Didik Budi menyampaikan, ke depan akan lebih efektif jika anggaran Pilkada mempergunakan APBN. Hal ini sebenarnya sempat menjadi wacana bila biaya operasional pilkada bakal ditanggung oleh pemerintah pusat.  Wacana itu sebelumnya telah disampaikan KPU RI kepada DPR RI dengan dasar masih banyaknya daerah yang molor dalam penandatangan NPHD.