Jokowi lempar wacana penghapusan eselon III sampai V, masyarakat pun terbelah (Ist)
Jokowi lempar wacana penghapusan eselon III sampai V, masyarakat pun terbelah (Ist)

MALANGTIMES - Presiden Jokowi secara tegas menyampaikan lima hal utama yang akan menjadi fokus dalam pemerintahannya 5 tahun ke depan. Pertama, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pemangkasan regulasi, transformasi ekonomi dan penyederhanaan birokrasi.

Point penyederhanaan birokrasi inilah yang terbilang ramai diperbincangkan, khususnya di media sosial (medsos).

Pasalnya, dikonsep Jokowi terkait itu adalah adanya pemangkasan jumlah eselon secara masif. Dikarenakan masih hidupnya prosedur yang dinilainya panjang dalam pelayanan kepada masyarakat.

Akun Igo_Jr menuliskan, "mantap pak, pangkas aja PNS korup dan pemalas," tulisnya.
Senada akun Aldiramadhansyah21 juga menuliskan, bahwa dirinya sepakat dengan adanya kebijakan tersebut. "Ya baguslah ini harus didukung, udah era informasi dan globalisasi ini, cita-citanya ingin jadi PNS terus," ujarnya.

Banyak warganet yang mendukung kebijakan Jokowi dengan dasar jejak kinerja PNS masa lalu dan dimungkinkan masih terjadi saat ini. Walaupun tentunya kebijakan tersebut juga mendapatkan reaksi berlawanan dengan kesetujuan dari warganet.

Khususnya, terkait akan hilangnya PNS eselon III, IV, V nantinya. Dimana, dari informasi dari badan kepegawaian negara, jumlah eselon I di Indonesia ada 575 orang atau 0,12 persen. Sedangkan eselon II ada 19.463 orang atau 4,23 persen. Sehingga total eselon I dan eselon II di Indonesia ada sekitar 20.000 atau 4,35 persen. Sedangkan total eselon I sampai eselon V sekarang jumlahnya 460.067 orang.

"Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas. Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja. Diganti dengan jabatan fungsional," ucap Jokowi.

Maka, bila hal itu diwujudkan akan ada sekitar 43.000 pejabat eselon III hingga IV yang akan terbuang. Ini pula yang membuat Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakhrulloh, menyayangkan rencana kebijakan tersebut. 

"Rencana itu tak buat birokrasi di dalam negeri lebih simpel. Ada lima unsur lain yang  mempengaruhi sistem birokrasi di Indonesia. Yaitu, sumber daya manusia, regulasi, kesejahteraan, sistem karir, dan perlindungan hukum," ucapnya yang juga menegaskan, bila salah satu tak terpenuhi, maka birokrasi sederhana yang diharapkan Jokowi bak mimpi di siang bolong.

Pemindahan jabatan sebagai solusi pun akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan PNS. Dimana jabatan struktural secara hak kerja lebih besar dengan berbagai tunjangannya. Karenanya, Zudan berharap agar pemerintah tak lupa untuk melihat lagi hak-hak yang diperoleh dari ASN yang menempati jabatan fungsional. 

Pihak BKN berseberangan dengan Korpri. Dimana, BKN sangat mendukung rencana Jokowi yang akan memangkas efektivitas dan efisiensi birokrasi di sejumlah kementerian dan lembaga. Serta siap untuk melaksanakannya dalam kapasitas sebagai pembina manajemen kepegawaian secara nasional.

"Kita siap melaksanakannya, tapi tentunya setelah ada arahan dan petunjuk teknis atas hal itu," ujar Muhammad Ridwan yang juga menyampaikan pihaknya juga sadar akan berhadapan dengan sekitar 43.000-an ASN dari eselon III hingga V yang terancam akan dihilangkan.