Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto (dua dari kanan) sampaikan kritik terhadap Pemkab Malang terkait LP2B. (Nana)
Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto (dua dari kanan) sampaikan kritik terhadap Pemkab Malang terkait LP2B. (Nana)

MALANGTIMES - Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto  memberikan kritiknya atas roda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terkait perlindungan  lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Malang. Kritik itu disampaikan dalam diskusi publik terkait LP2B di Kabupaten Malang yang digelar Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) Universitas Brawijaya (UB) bekerja sama dengan MalangTIMES,  Satukanal.com,  dan Rumah Keadilan di Fakultas Hukum UB (23/10/2019).

Kritik pertama adalah terkait masih terlihat alerginya Pemkab Malang dengan kritik. Sehingga berbagai persoalan yang disampaikan oleh berbagai pihak yang disebut kritik kerap tak ditindaklanjuti dengan aksi nyata.

"Ini yang membuat berbagai persoalan tak pernah selesai. Seperti perlindungan LP2B yang tak pernah usai juga karena Pemkab Malang alergi kritik dan tak pernah berani mengambil kebijakan terkait itu," kata Didik Gatot, Rabu (23/10/2019).

Politikus PDI-Perjuangan ini melanjutkan, tanpa adanya keberanian mengambil kebijakan terkait LP2B serta berbagai masukan dan kritik dari berbagai pihak, maka akan terus terjadi alih fungsi lahan dengan cara memainkan celah hukum. "Kenapa? Karena kalau Pemkab Malang berani mengubah konsep pembangunan di RPJPD dan RPJMD, maka selesai urusan LP2B. Tapi ini kan belum. Revisi lerda RTRW saja belum selesai sampai saat ini," ujar dia.

Hal ini akan melahirkan berbagai masalah-masalah hukum ke depannya. Pasalnya, dua dokumen Kabupaten Malang jelas basis pembangunannya adalah pertanian, bukan berbasis industri. "Jadi, kalau sekarang basisnya ekonomi industri, ubah dulu dokumen perencanaan dan aturannya. Kalau tak seperti itu, siap-siap saja berurusan dengan 'yang sebelah'," tegasnya.

Kritik lain yang dilontarkan oleh ketua DPRD Kabupaten Malang lainnya adalah tak adanya perencanaan yang matang serta ego sentris di organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kondisi itulah yang membuat persoalan LP2B akan terus berkembang dan tak pernah selesai.

Satu sisi lahan pangan atau sawah wajib dipertahankan. Tapi sisi lainnya, industri dan investasi terus ditarik masuk dan menjadi tekanan besar bagi pengambil kebijakan. Di ruang lain, para investor atau pengembang akan terus mencari lahan-lahan di pusat keramaian.

Kondisi inilah yang seharusnya disikapi dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang berani oleh Pemkab Malang kalau memang Pemkab Malang mau memakai basis atau konsep pembangunan industri. "Maka ubahlah dulu sesuai mekanismenya. Baik dokumen perencanaannya sampai dengan turunan regulasinya. Kalau tidak, ya siap-siap berurusan dengan yang di sebelah. Karena akan terus banyak yang bermain melalui celah-celah hukum yang kosong," ujarnya

Dia melanjutkan, kalau memang ingin Kabupaten Malang ingin menjadi wilayah industri, maka buatlah lahan hijau menjadi merah dalam aturan yang menaunginya. "Jadi, sekali lagi Pemkab Malang harus berani tetapkan kebijakan dan sinkronisasikan di OPD terkait. Jangan sampai di OPD jangan hanya saling intip saja," pungkas nya.