MALANGTIMES - Diskusi publik terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang digelar Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) Universitas Brawijaya (UB) Malang bekerja sama dengan MalangTIMES, Satukanal.com, serta Rumah Keadilan berjalan secara terbuka dan buka-bukaan terkait berbagai proses menyusutnya LP2B karena derasnya industrialisasi dan investasi.
Pemateri pertama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto menyampaikan kronologi ekses dari tergerusnya LP2B oleh industrialisasi dan investasi yang disebabkan faktor konsep dari kedua sektor ekonomi itu. Yakni, konsep industri dan investasi yang hanya berorientasi pada wujud bangunan dan gedung saja.
Baca Juga : Hari ke 2 Proses Pencarian Pendaki Hilang karena Kesurupan, Puluhan Personel Dikerahkan
"Padahal, menurut saya, konsep industri dan investasi sesuai dengan beberapa dokumen pembangunan kita itu adalah pertanian," kata mantan kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, Rabu (23/10/2019), di aula Mimbar Demokrasi Gedung C lantai 1 Fakultas Hukum UB (Universitas Brawijaya) Malang.
Pernyataan Tomie ditunjang dengan rencana jangka panjang daerah (RJPD) dan rencana lembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Sayangnya, dua dokumen wajib pembangunan itu di tingkat lapangan berbanding terbalik. Hal ini diperparah dengan peta LP2B dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nomor 3 Tahun 2010 yang mencantumkan warna merah atau non-hijau.
"Di lapangan ternyata, yang warna non-hijau itu ternyata sering lahan sawah. Bahkan sawah kelas 1, ini yang akhirnya menjadi persoalan. Sehingga alih fungsi lahan dilakukan tanpa ada tindak lanjut," ujarnya.
Hal ini semakin menguatkan konsep industri dan investasi yang hanya bertumpu pada pembangunan gedung dan bangunan. Seperti perumahan yang terus berderap di berbagai lahan sawah di Kabupaten Malang maupun industri pabrik dan jasa lainnya.
Kondisi inilah yang sejak Tomie menjabat sebagai kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan selama tiga tahun, tak pernah memberikan satu pun izin atau rekomendasi untuk alih fungsi lahan pertanian walau dalam perda RTRW yang sampai saat ini sudah usang dan sedang direvisi masih belum terselesaikan.
Untuk beberapa wilayah dengan warna non-hijau, tapi di lapangan adalah sawah kelas 1, Tomie enggan untuk menandatangani surat rekomendasi alih fungsi lahan dari para pengembang. "Hampir selama tiga tahun, saya menjabat di sana waktu itu. Tidak ada satu pun rekomendasi yang keluar. Secara normal, tak ada alih fungsi lahan saat itu. Walaupun di luar yang tak normal terus terjadi," ujarnya.
Baca Juga : HMI Kisip Brawijaya Salurkan Bantuan APD dan Handsanitizer ke RS Saiful Anwar
Alih fungsi lahan sawah setiap tahun, dari data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, bisa mencapai 5-10 hektare di berbagai wilayah lumbung pangan.
Dengan berbagai dasar itulah, Tomie menegaskan bahwa konsep industri dan investasi yang semakin masif di Kabupaten Malang jangan sampai dikunci di sektor perumahan, pabrik dan gedung jasa semata. "Tapi seharusnya lebih pada industri dan investasi pertanian. Karena kita juga adalah wilayah penyangga pangan utama Jatim dan nasional. Insya Allah kita sampai saat ini sepakat untuk itu. Basis pembangunan pangan masih berjalan 50 persen di Kabupaten Malang," pungkasnya.
