Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono (kiri) dalam rembuk stunting. (dok MalangTimes)
Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono (kiri) dalam rembuk stunting. (dok MalangTimes)

MALANGTIMES - Isu stunting terus bergulir dan telah menjadi fokus perhatian pemerintahan. Berbagai koordinasi lintas kementerian pun diintensifkan, sampai pada tindak lanjut di tingkat daerah melalui pemerintah daerah di Indonesia.

Hal ini didasarkan pada angka stunting di Indonesia yang terbilang tinggi. Dari data Kementerian Kesehatan RI, proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada balita Indonesia berada di angka 30,8% pada 2018. Status gizi sangat pendek dan pendek ini menimbulkan masalah stunting (kekerdilan), yakni  masalah gizi kronis dengan indikasi tinggi badan tidak optimal.

Kondisi inilah yang membuat tiga kementerian, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memperkenalkan aplikasi pencegah stunting.

Aplikasi itu,  menurut Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, sangat baik dan patut untuk ditindaklanjuti dalam monitoring pencegahan dan penurunan stunting di tingkat daerah. "Tentu tiga aplikasi ini sangat berguna nantinya dalam mencegah dan menurunkan angka stunting. Khususnya di Kabupaten Malang yang sedang giat-giatnya menurunkan stunting saat ini," kata Didik Budi kepada MalangTIMES, Rabu (16/10/2019) saat menyikapi diluncurkannya tiga aplikasi stunting.

Seperti diketahui, tiga aplikasi stunting itu diperkenalkan oleh tiga kementerian dalam rapat koordinasi pencegahan stunting, Senin (14/10/2019) lalu. Diluncurkannya tiga aplikasi yang dinamakan aplikasi Anak Sehat (dari Kemenkominfo), e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dari Kementerian Kesehatan), dan aplikasi dari Kemendes PDTT dinamakan e-Human Development Worker (e-HDW).

Tiga aplikasi itu ditujukan secara bersama-sama untuk memerangi persoalan stunting. Indonesia, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menjadi negara ketiga dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Asia pada 2017.

Didik Budi menyampaikan, dengan kondisi itulah, untuk mencegah lahirnya kembali stunting, khususnya di Kabupaten Malang, pihaknya akan sangat terbantu dengan adanya tiga aplikasi dari kementerian tersebut. "Akan termonitoring secara data dan faktanya, sehingga akan membuat pengambil kebijakan bisa lebih fokus dalam mencegah dan menurunkan angka stunting. Persoalan stunting seperti yang saya katakan tak bisa hanya dikerjakan oleh satu institusi pemerintahan saja. Perlu bersama-sama sesuai tupoksinya untuk bergerak," urainya.

Itu karena stunting tak hanya dipicu rendahnya asupan vitamin dan mineral serta buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Tapi juga faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik, terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak. Selain itu, stunting bisa dikarenakan infeksi pada ibu, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, jarak kelahiran anak yang pendek, dan hipertensi. 

"Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk akses sanitasi dan air bersih, juga menjadi salah satu faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan anak," ujar Didik Budi.

Dia menegaskan, dengan hal itulah,  penanganan stunting perlu adanya koordinasi dan gerakan lintas sektoral. "Nah lewat adanya aplikasi itu, kita bisa sama-sama melakukan monitoring hingga tak ada simpang siur data stunting yang sesungguhnya," imbuhnya.

Dikutip dari laman resmi Kemenkominfo, aplikasi Anak Sehat merupakan sarana edukasi pencegahan stunting yang menyasar remaja putri dan rumah tangga pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Sementara e-PPGBM diperuntukkan untuk memantau perkembangan gizi anak. Sedangkan e-HDW  berguna untuk memantau pemberian lima paket layanan pencegahan stunting di desa.

Melalui kerja keroyokan inilah, menurut Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, pencegahan stunting bisa terus ditekan prevalensi stunting-nya setiap tahun. "Pencegahan stunting merupakan pekerjaan lintas kementerian karena stunting tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Kesehatan saja," ujar Nila.

Nila juga mengatakan, selama satu tahun fokus pada pencegahan, pemerintah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting pada balita dari 32,3 persen menjadi 30,8 persen. 
"Angka itu bisa ditekan lagi ketika pencegahan stunting dilakukan oleh lintas kementerian seperti sekarang. Jadi, kami harap nanti kalau ini berjalan baik koordinasi ini, angka ini turun terus. Itu yang kami harapkan," tandasnya.