Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika (batik merah) saat membubuhkan tanda tangan petisi di Bundaran Tugu Kota Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika (batik merah) saat membubuhkan tanda tangan petisi di Bundaran Tugu Kota Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Aksi tanda tangan petisi lawan kericuhan dan anarkisme pada puluhan spanduk di Bundaran Tugu atau Alun-Alun Tugu Kota Malang sejak Sabtu lalu (5/10) hingga hari ini (Senin, 7/10) turut diapresiasi oleh DPRD Kota Malang.

Ya, pimpinan DPRD Kota Malang siang ini ikut membubuhkan tanda tangan bentuk apresiasi aksi melawan kericuhan atau anarkisme yang berlangsung beberapa hari lalu itu dan ramai di berbagai daerah. 

"Saya sangat mengapresiasi, memang inilah warga yang taat dengan konstitusi yang memang harus kita lakukan. Dimana kondusif, kemudian mematuhi yang sudah menjadi aturan konstitusi," ujar Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika.

Terlebih jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan berlangsung pada 20 Oktober ini. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban baik DPRD Kota Malang ataupun masyarakat umum untuk mematuhi aturan konstitusi dan memberikan dukungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf.

"Sudah menjadi aturan konstitusi dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih melalui proses demokrasi yang sah dan adil kita harus dukung. Jadi apapun yang terjadi kita ada di garda depan mendukung Jokowi-Ma'ruf," imbuhnya.

Melalui kegiatan pembubuhan tanda tangan petisi tersebut, ia juga berharap masyarakat Kota Malang kedepan bisa melakukan hal serupa dalam menyampaikan bentuk aspirasi terhadap pemerintahan. Sehingga bentuk kegiatan yang melanggar aturan, anarkisme, dan hal negatif lainnya tidak dilakukan kembali.

"Dukungan seperti ini lah yang kita ajak ke masyarakat, ini bagian dari partisipasi publik lewat tanda tangan. Harapannya kedepan, semuanya tidak ada lagi hal-hal yang menyampaikan aspirasi dengan cara-cara anarkis dan tidak berbudaya di Indonesia," tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Aksi Heru Deddy Budiantoro menambahkan aksi tersebut sebagai wujud jika Malang cinta demokrasi dan kondusif. Banyak berbagai tema yang diangkat, selain masalah Presiden dan Wakil Presiden. Seperti, tindakan sparatis, anarkis, rasisme dan yang lainnya.

"Kita nggak pingin negara ini terpecah, ayo kita pertahankan menjadi warga yang besar dan kuat dan bersatu demi keutuhan negara ini. Kita berharap warga yang datang ini adalah benar-benar peduli akan keadaan negeri ini dan menjaga Kota Malang tetap aman dan kondusif," pungkasnya.