Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).
Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).

MALANGTIMES - Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menyampaikan, rencana pembangunan atau pembenahan Jembatan Muharto tak masuk dalam APBD 2020. Lantaran penemuan keretakan pada jembatan tersebut terjadi saat penyusunan anggaran telah dilakukan.

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana meminta bantuan kepada pemerintah pusat. Sebelumnya, Pemkot Malang juga akan membuat laporan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur serta membuat kajian mendalam terkait kerusakan tersebut. Sehingga ada langkah awal yang bisa dilakukan dengan cepat.

"Sekarang sudah dipasang portal dan ada petugas yang berjaga di sana. Harapan kami adalah jangan sampai terjadi sesuatu dan dapat dikerjakan secara teknis," katanya pada wartawan belum lama ini.

Pria yang akrab disapa Bung Edi itu menyampaikan, keretakan Jembatan Muharto pertama kali ditemukan oleh petugas Dinas PUPR ketika sedang melakukan pengaspalan jalan di Jalan Muharto Raya. Lantaran menemukan ada sesuatu yang aneh dan janggal, maka mengurungkan proses pengaspalan.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Malang, Slamet Santosa menyampaikan, ditemukan retakan yang membelah pada jembatan tersebut. Sehingga, petugas mengurungkan niatnya melakukan pembenahan.

"Rencananya mau kami aspal semua. Karena ada yang aneh kami lihat dulu dan urung dikerjakan. Kemudian ditemukan ada retakan," imbuhnya.

Sedangkan dari hasil pengecekan dan uji forensik yang dilakukan oleh tim dari Universitas Brawijaya memperlihatkan, terjadi korosi di sejumlah gelagar yang menjadi rangka dari jembatan. Kemudian, terjadi penurunan lantai jembatan sedalam 10 centimeter dan terjadi keretakan kondisi bangunan pada lantai jembatan.

"Mekanisme aturan masih jadi kendala, mungkin kami akan minta bantuan ke pemerintah pusat dan masih akan didiskusikan lagi," jelasnya.