MALANGTIMES - Budaya sebagai cerminan bangsa terus digelorakan. Di era keterbukaan, masyarakat dituntut untuk tetap pada koridor budaya dan nilai-nilai adat yang telah ditanamkan leluhur. Selain itu, dengan kemajuan yang ada, tentunya masyarakat dapat dengan mudah menularkan kearifan budaya ke berbagai kalangan.

Upaya menjaga, memajukan, dan memperkenalkan budaya ke generasi penerus hingga masyarakat luas itulah yang kini coba ditularkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang. Salah satunya dengan menggelar Implementasi Pemajuan Kebudayaan dalam Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, Seniman dan Budayawan.

Kegiatan yang digelar di Hotel Atria Kota Malang, Kamis (19/9/2019) itu pun melibatkan langsung berbagai unsur masyarakat. Karena tujuan utamanya adalah melibatkan masyarakat dan berbagai komunitas untuk terjun langsung memajukan budaya. Menariknya, acara yang diikuti perwakilan budayawan dan komunitas masyarakat serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu menghadirkan toga narasumber cakap dibidang kebudayaan.

Salah satunya Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Dr Harry Widianto. Dalam pemaparannya itu, alumnus Universitas Gadjah Mada itu menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan warisan budaya, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.

"Rancangan Undang-Undang Kebudayaan yang diajukan pemerintah sejak 1982 akhirnya disahkan DPR menjadi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pada 2017 lalu, ini menjadi sebuah kemajuan tersendiri untuk budaya bangsa kita," katanya dihadapan peserta yang hadir.

Di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu, menurutnya ada banyak poin penting yang menjadi perhatian. Terutama adalah warisan budaya non benda. Diantaranya seperti adat istiadat, bahasa, permainan tradisional, pengetahuan tradisional, seni tradisional, manuskrip, teknologi tradisional, dan ritus. Di mana kesemuanya harus dijaga oleh masyarakat.

"Ini menjadi perhatian ketika RUU Kebudayaan disahkan pada 2017 lalu. Karena ini menjadi induk yang semestinya lahir sebelum UU Cagar Budaya atau UU Perfilman. Tapi kemudian UU Pemajuan Kebudayaan itu hadir dan lebih menekankan pada warisan non benda," terangnya.

Menurutnya, pemerintah daerah dalam hal ini juga wajib mendata dan mengidentifikasi warisan budaya sebagai objek pemajuan kebudayaan. Selanjutnya adalah menguatkan setiap kebudayaan yang telah diwariskan secara turun temurun itu. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat memberi kontribusnya untuk pembangunan budaya secara nasional.

"Salah satunya juga dengan mengajak dan melibatkan budayawan dan masyarakat," imbuhnya.

Selain Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Dr Harry Widianto, turut hadir pula perwakilan dari Kejari Kota Malang yang memberi penjelasan seputar pengawasan pemanfaatan anggaran dari perspektif hukum. 

Kemudian hadir pula perwakilan Barenlitbang Kota Malang, Yogi Handoyo Waseso untuk memberi gambaran kepada peserta berkaitan dengan proses mengusulkan program yang berasal dari masyarakat, tanpa kecuali yang berkaitan dengan kebudayaan.

Implementasi Pemajuan Kebudayaan dalam Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, Seniman dan Budayawan itu dibuka langsung oleh Wali Kota Malang, Sutiaji.