Kegiatan pembinaan satuan pendidikan di Kota Malang yang akan melakukan akreditasi tahun depan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Kegiatan pembinaan satuan pendidikan di Kota Malang yang akan melakukan akreditasi tahun depan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sebanyak 52 sekolah menengah pertama (SMP) baik negeri maupun swasta di Kota Malang akan menjalani akreditasi ulang pada 2020 mendatang.

Agar persiapan akreditasi bisa maksimal, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang menggelar Pembinaan Akreditasi Satuan Pendidikan SMP Kota Malang, hari ini (18/9/2019) di aula SMPN 1 Kota Malang. 

Pembinaan tersebut dilakukan karena ada beberapa aturan baru, misalnya standar nilai akreditasi yang semakin tinggi. Dalam paparannya, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah/Madrasah (S/M) Provinsi Jawa Timur Muji Raharjo menguraikan bahwa terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi sekolah saat tim akreditasi melakukan penilaian.

Misalnya, soal kelengkapan dokumen. "Dokumen tidak lengkap, biasanya sudah menyusun bersama-sama tapi ternyata masih kurang. Ada dokumen tapi terlewatkan, atau ada tapi tidak tersimpan dengan baik sehingga saat dibutuhkan tidak ada. Ini perlu dimulai untuk persiapan. Baiknya mulai Januari disiapkan meski akreditasi baru dimulai Juni atau Juli," 

sebutnya.

Selain itu, juga masalah terkait sarana dan prasarana (sarpras) sekolah yang tidak memenuhi standar. "Bapak ibu perlu menyiapkan dan mencermati soal Standar Nasional Indonesia. Ada peraturan-peraturan soal standar itu yang perlu dipelajari. Misalnya soal standar isi dan standar proses, standar pengelolaan. Ini perlu dicermati bersama," tegasnya.

Dia juga menyoroti soal sekolah yang kadang tidak mengetahui ada aturan tersebut. "Semua diatur dalam Permendikbud, tapi banyak sekolah-sekolah biasanya belum pernah membaca Permendikbud soal sarpras. Misalnya soal aturan tinggi meja, luas kelas, luas perpustakaan, sekolah harus memiliki luas lapangan berapa, halaman, itu diatur. Sehingga bisa diukur kelayakannya," urainya. 

Muji menambahkan bahwa kegiatan sehari-hari yang dilakukan guru juga harus berbasis standar. Salah satunya kegiatan penilaian pembelajaran. "Membuat penilaian bagi siswa itu ada standarnya, harus sahih. Itu akan ditanyakan akreditator. Tidak seperti dulu, akreditasi penilaian cuma ditanya buktinya, ditunjukkan, selesai. Tapi sekarang akan dilihat betul, penilaian harus sahih," tegasnya. 

Kasi Program dan Evaluasi Bidang SMP Disdik Kota Malang Budiono mengungkapkan bahwa di wilayah tersebut ada 52 lembaga yang akan melakukan akreditasi ulang. 

"Sekolah SMP negeri dan swasta yang satu tahun akan datang akreditasinya mati, kami beri pembinaan," ujarnya. Masing-masing sekolah, mengirimkan dua perwakilan tim akreditasi untuk mendapatkan paparan langsung dari BAN S/M Provinsi Jatim.

"Harapannya, agar sekolah tahu persis dokumen yang harus disiapkan mulai sekarang sehingga tidak ada istilah lembur. Biasanya kan sekolah menghadapi akreditasi seperti kebut semalam. Bahkan ada yang mengganggu proses kegiatan belajar mengajar, jangan sampai terjadi seperti itu," lanjut Budi, sapaan akrabnya. 

Dengan pembinaan tersebut, tambahnya, dokumen-dokumen harian yang dilaksanakan setiap hari bisa terdokumentasi dengan baik. 

Meski masih jauh hari, Budi menekankan pentingnya persiapan tersebut. Pasalnya, saat ini standar kualitas akreditasi sekolah makin tinggi. "Sekarang grade naik, dulu dapat nilai 86 sudah akreditasi A. Sekarang, untuk dapat A nilainya harus 91. Akreditasi ini kan menunjukkan mutu. Apalagi tahun depan 75 persen SMP negeri harus akreditasi," tegasnya.

Budi menyebut, pihak Disdik juga akan memberikan pendampingan khusus dalam pelaksanaan akreditasi. Ada delapan standar akreditasi yang saat ini. Pihaknya berharap minimal sekolah bisa mempertahankan akreditasi yang didapat. 

"Nanti dari kami ada petugas pengawas in service atau pendamping di sekolah. Materi yang mereka didapat di sini biar bisa praktek dengan pendampingan, jadi nggak salah-salah," terangnya.

Dia menekankan pentingnya akreditasi bagi sekolah. "Kalau tidak akreditasi tidak bisa menandatangani ijazah. Sekolah yang belum akreditasi tidak bisa mengadakan ujian sendiri. Akreditasi kan ada A B C nantinya akan mempengaruhi bantuan-bantuan yang didapatkan oleh sekolah dari pemerintah. Misal sama-sama butuh bangku, maka yang akreditasi A akan lebih mudah mendapatkan bantuan," pungkasnya.