Sosialisasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi Dinas Pendidikan Kota Malang 2019. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)
Sosialisasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi Dinas Pendidikan Kota Malang 2019. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sejumlah kurang lebih 570 komite sekolah dan kepala sekolah mulai dari SD hingga SMP se Kota Malang mengikuti sosialisasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi Dinas Pendidikan Kota Malang 2019 di Gedung Pertamina SMKN 2 Malang, Rabu (18/9/2019).

Implementasi Pendidikan Antikorupsi ini termaktub dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 45 Tahun 2019.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Dra Zubaidah MM menyatakan, peraturan ini dasarnya dari Instruksi Presiden yang kemudian ditindaklanjuti gubernur, lalu wali kota.

"Yang akhirnya kami selaku pelaksana implementasi di lapangan yaitu melaksanakan untuk membuat peraturan-peraturan agar Bapak Ibu yang ada di lembaga pendidikan khususnya bisa mempedomani yang akhirnya nanti akan bisa melaksanakan sesuai dengan aturan dan peraturan," jelasnya.

Zubaidah menyatakan, tujuan dari pendidikan antikorupsi ini yakni menanamkan nilai dan sikap hidup antikorupsi kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan secara umum adalah keluarga besar pendidikan yang terdiri atas komite sekolah maupun masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.

"Selain itu, menumbuhkan kebiasaan berperilaku antikorupsi kepada pendidik tenaga kependidikan dan peserta didik. Juga mengembangkan kreativitas pendidik tenaga kependidikan dan peserta didik dalam membudayakan perilaku antikorupsi," bebernya.

Diharapkan Zubaidah nantinya akan terbentuk kebiasaan perilaku antikorupsi kepada semua komponen pendidikan di lingkungan satuan pendidikan yang mengacu pada 9 nilai, yaitu jujur, adil, berani, peduli, mandiri, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, dan kesederhanaan.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji mengungkapkan, Perwal ini dibuat lantaran penanaman perilaku antikorupsi harus dilakukan sedini mungkin. Nah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya.

"Kita semua ini maunya menanamkan karakter berbasis moral sedini mungkin. Perwal nomor 45 tentang implementasi pendidikan antikorupsi ini mengatur keharusan kita sedini mungkin," terangnya.

Anak-anak, menurut Sutiaji, harus memiliki benteng yang kuat untuk menolak korupsi.

"Karakter pendidikan antikorupsi ini harus ditanamkan sedini mungkin," tegasnya sekali lagi.

Perlunya pendidikan antikorupsi ini disadari lantaran kini pelaku korupsi banyak dari kalangan terpelajar.

"Kini data kami menunjukkan bahwa hampir 70 persen pelaku korupsi itu rata-rata adalah kaum terpelajar. Rata-rata berpendidikan tinggi," ungkap Ketua Tim Pendidikan Dasar dan Menengah KPK, Dani Rustandi.

Sementara dulu, pelaku korupsi kebanyakan adalah orang yang sudah tua. Jadi, kondisi saat ini telah terjadi regenerasi pelaku korupsi.

"Pelaku sudah menyentuh anak muda sehingga ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia," pungkas nya.