MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten Malang terus melakukan berbagai pembenahan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan terpercaya. 

Berbagai kegiatan pelayanan masyarakat dengan tumbuhnya inovasi di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini, menjadi salah satu paramater jalannya roda pemerintahan semakin baik.

Selain tentunya, sisi perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja serta pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik di tahun 2019 ini.

"Pemkab Malang terus berubah ke arah yang lebih baik dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) tahun 2019 ini. Walau tahun lalu pun, penyelenggaraan pemerintahan sudah dalam track tepat dengan raihan nilai BB," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, Selasa (17/09/2019) kepada MalangTIMES.

Perjalanan nilai SAKIP Kabupaten Malang, memang terbilang di jalur tepat. 

Misalnya, di tahun 2016 mendapat nilai 62,24 atau masuk kategori B. Naik di tahun 2017 dan 2018 menjadi pemerintahan dengan  kategori BB dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya.

Hal ini, kata Didik Budi, memperlihatkan performance Pemkab Malang untuk terus mewujudkan pemerintah yang baik dan terpercaya.

"Untuk SAKIP 2019 ini, tim Kementerian (Kemen PAN RB, red) juga telah menilainya. Kita optimis bisa meraih target nilai SAKIP dengan kategori A," ujarnya.

Optimisme Didik Budi, didasarkan pada berbagai kinerja dan pelayanan Pemkab Malang yang semakin optimal di seluruh OPD di tahun 2019.

Dirinya mengatakan, seluruh OPD didorong untuk berinovasi dengan memangkas beberapa birokrasi yang berbelit serta menunjukkan akuntabilitas kinerjanya. 

Selain proses sinergitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang yang selaras dengan visi misi pemerintah pusat dan terarah serta tepat sasaran.

Sekda Kabupaten Malang (3 dari kiri) bersama Kepala Daerah lainnya saat menerima penghargaan terkait indikator SAKIP 2018 lalu (for MalangTIMES)
 

Yakni, melalui sistem E-Planning dan E-budgeting dalam mempertegas sasaran yang dicapai dan disesuaikan dengan tiga sasaran strategis umum seperti yang tertuang dalam Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang yaitu penurunan angka kemiskinan, pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan kepariwisataan.

"E-Planning dan E-Budgeting sudah berjalan dengan baik. Artinya semua program yang kita rencanakan saat ini sudah berjalan dengan baik, tepat sasaran dan terarah. Ini adalah bagian dalam SAKIP yang kemarin di nilai tim dari kementerian," urai Didik Budi yang juga menegaskan penerapan SAKIP di tahun 2018 lalu mampu menghemat anggaran sebesar Rp 90 juta.

Selain hal tersebut, penerapan SAKIP juga mampu melakukan kontrol program dan kegiatan dari seluruh OPD Kabupaten Malang. 

Dimana, di tahun 2019 ini, program dan kegiatan, masih kata Didik Budi, semakin efektif dan efisien.

Dari data yang ada terlihat, di tahun 2017 jumlah program mencapai 194 dengan kegiatan mencapai 2.309. 

Tahun 2018, mengalami penurunan kuantitas menjadi 177 program dan 649 kegiatan serta tahun 2018 untuk program tetap 177 tapi kegiatan mencapai 653.

Hal itu kata Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Malang, Ferry Hari Agung, menunjukkan bahwa program dan kegiatan dalam pelayanan kepada masyarakat semakin terarah dan tepat sasaran 

"Trend program dan kegiatan turun memperlihatkan, bahwa melalui berbagai inovasi E-planning den E-Budgeting. Telah tersaring mana yang sesuai dengan program strategis Kabupaten Malang," ujar Ferry yang juga menegaskan, inilah peran Sakip yang merupakan  integrasi dari sistem perencanaan,  penganggaran, dan  pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bukan hanya sekedar angka, lanjut Ferry, Pemkab Malang dengan raihan SAKIP tahun lalu, masuk dalam 40 kabupaten/kota yang mendapatkan dana insentif daerah (DID). Ditambah dengan lima daerah yang mendapat nilai A.

Dana Insentif daerah tersebut sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat atas prestasi pemerintah daerah. Nilainya pun cukup besar diterima daerah. 

Kabupaten Malang  tahun 2017 pun sempat mencicipi DID dikarenakan capaian SAKIP-nya.

Yakni mendapat DID sebesar Rp 7,8 miliar atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP).

Dengan jejak nilai SAKIP di tahun lalu itulah, penilaian tim Kementerian PAN RB tahun 2019 ini, disambut dengan optimis tinggi Pemkab Malang yakni mampu meraih kategori A dalam SAKIP.