Prof. Candra Fajri Ananda saat ditemui di Universitas Brawijaya (UB) Malang.
Prof. Candra Fajri Ananda saat ditemui di Universitas Brawijaya (UB) Malang.

MALANGTIMES - Ekonom Prof. Candra Fajri Ananda menilai pemerintah mesti mempertimbangkan banyak aspek sebelum memutuskan kenaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok pada 2020 mendatang. Pasalnya, masih banyak permasalahan dalam industri hasil tembakau (IHT) yang belum terurai dan menyebabkan tren penerimaan cukai IHT tumbuh melambat. 

Candra mengungkapkan, pemerintah juga mesti memperhatikan nilai historis rokok di Indonesia, terutama dari jenis kretek. "Kalau HEJ mau naik, coba lihat lagi. Rokok kretek punya historis yang panjang untuk IHT di Indonesia, harusnya diperhatikan juga," ujar pria yang juga menjadi Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) itu. Terlebih, saat ini tinggal Indonesia yang mempertahankan rokok kretek di tengah gempuran rokok putih. 

Kedua, lanjutnya, dari sisi industri, rokok kretek mengandung lokal konten yang semuanya berasal dari Indonesia. Mulai dari tembakau, cengkeh, dan lain-lain. "Sehingga mestinya pemerintah bisa berupaya agar produksinya dan industrinya bisa dipertahankan," tegas mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) Malang itu. 

Menyoal rokok, Candra juga mengingatkan soal masalah tenaga kerja. Pasalnya, IHT melibatkan sumber daya manusia (SDM) mulai hulu seperti petani tembakau, pengolahan seperti buruh pabrik, hingga penjual distributor dan pengecer. "Pernah ada penelitian, bahwa ada 8 juta orang dalam IHT mulai hulu dan hilir. Artinya, mampu menjadi penopang lapangan kerja. Sehingga, kalau membuat regulasi tentu perlu berpikir," tegas pria kelahiran Lumajang itu.

Dia menyoroti bahwa beberapa tahun terakhir, memang penerimaan dari cukai terus meningkat. "Tetapi perlu dicatat, tren pertumbuhan penerimaannya makin lambat. Artinya, industri ini terlalu banyak beban. Sementara targetnya makin tinggi dan masih diandalkan. Pemerintah dihadapkan pada posisi belum bisa mencari pengganti penerimaan di luar cukai, tetapi kenapa malah seolah-olah mau dihabisi. Logikanya di mana," cerkasnya.

Candra juga mengatakan bahwa rokok masih menjadi kambing hitam dari permasalahan-permasalahan kesehatan. "Alasan yang digunakan adalah masalah kesehatan. Rokok ini kemudian menyerang anak-anak muda, bahkan konsumen rokok baru itu ibu-ibu yang menjadikannya lifestyle. Apakah ini akibat industri rokok atau sekadar lifestyle, yang itu tidak bisa kemudian diklaimkan kesalahan industri. Nggak fair lah," tutur peraih doktor di Georg August Universitaet itu. 

Dia menegaskan bahwa pemerintah masih belum memiliki roadmap yang jelas untuk menyikapi IHT. Salah satunya adanya penurunan signifikan pelaku industri rokok, terutama skala menengah dan kecil. "Saat ini jumlah perusahaan rokok tinggal 10 persen jika dibandingkan periode sebelum 2015 silam. Seharusnya pemerintah punya roadmap bagaimana nanti pegawai pabrik, petani tembakau, hingga pedagangnya. Ini kan nggak ada jalan keluar," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akhirnya memutuskan cukai rokok bakal naik 23 persen pada 2020 mendatang. Selain itu, harga jual eceran (HJE) rokok juga akan ikut naik 35 persen. Tingginya harga rokok tersebut, dikhawatirkan membuat peredaran rokok ilegal atau tanpa cukai semakin marak.