MALANGTIMES - Dua hal yang jadi sasaran dan target Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang untuk mewujudkan misi Kabupaten Malang sampai 2021 datang, terus dikawalnya secara ketat. 

Untuk lebih memfokuskan tercapainya target, khususnya dalam meningkatkan sarana prasarana permukiman dan lingkungan, DPKPCK Kabupaten Malang juga menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen untuk mengawal implementasi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Walaupun, kata Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, secara jejak kinerja pihaknya menunjukkan trend positif dan menuju garis finish target di tahun 2021 datang.

"Seluruh pegawai memiliki komitmen untuk melayani masyarakat secara maksimal. Target yang ditentukan untuk mewujudkan misi Kabupaten Malang pun sudah semakin dekat di raih," kata mantan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang, Rabu (11/09/2019).

Dari jejak capaian di tahun 2018 lalu, DPKPCK Kabupaten Malang, seperti yang disampaikan Wahyu memang berada di-track yang tepat. Bahkan, rentang persentase angka target 2021 pun tidaklah terlalu tinggi. "Ini bisa dilihat di capaian 2018 lalu, dimana berbagai sektor yang jadi tugas kita memang berada di jalur tepat," ujarnya.

Tahun 2018 untuk akses air minum telah mencapai progres 76,22 persen. Pengelolaan air limbah (75,02 persen), kebutuhan hunian (98,06 persen), pemanfaatan ruang (31,36 persen), serta kualitas dan kuantitas bangunan gedung pemerintahan mencapai 73,89 persen.

Secara detail, capaian itu pun diikuti dengan jumlah pemanfaat dalam setiap sektor atau bidang yang ditangani DPKPCK Kabupaten Malang. 

Wahyu menerangkan, di bidang pembangunan sarana prasarana air minum, telah terbangun di 56 lokasi dengan sumber anggaran dana alokasi khusus (DAK) dan APBD II. Sedangkan untuk jumlah penerima manfaat mencapai 2.100 kepala keluarga (KK).

Untuk pembangunan sarana pengelolaan air limbah telah terbangun 525 unit jamban keluarga di 61 lokasi. "Serta untuk Ipal Komunal melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat telah terbangun di 6 lokasi dengan pemanfaat 306 KK," ucapnya.

Di peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di tahun 2018 lalu, telah terselesaikan sebanyak 1.401 unit. Begitu pula pengelolaan ruang terbuka hijau dengan pembangunan dan pemeliharaan taman yang menjadi bagian ikon Kabupaten Malang dengan luasan 183,177 m2.

DPKPCK Kabupaten Malang yang juga masih mengeluarkan berbagai rekomendasi terkait berbagai pembangunan yang dilakukan masyarakat atau pihak luar. Juga mampu mengawal berbagai pembangunan di Kabupaten Malang. Tercatat, dari data DPKPCK di tahun 2018 lalu terdapat 528 rekomendasi yang dikeluarkan dengan luasan 3,28 juta m2.

"Untuk rekomendasi yang kita keluarkan, 98 persen lebih sesuai dengan rencana tata ruang. Sedangkan sekitar 2 persennya wajib menyesuaikan. Ini memperlihatkan bahwa rekomendasi kita juga mengikuti dan patuh dengan berbagai regulasi yang ada dalam tata ruang dan wilayah," ungkapnya.

Sedangkan terkait penyediaan dan penataan bangunan gedung pemerintahan, DPKPCK Kabupaten Malang di tahun 2018 lalu telah menangani sebanyak 204 unit. Dari total itu dinas di bawah pimpinan Wahyu ini mengkategorikan bangunan gedung baik sebanyak 102 unit (73,89 persen). Untuk kategori rusak sedang sebanyak 87 unit (21,98 persen) dan kategori rusak berat terdapat 15 unit (4,13 persen).

Berbagai capaian di tahun lalu itulah yang menjadi modal besar bagi DPKPCK Kabupaten Malang untuk kembali meraih target di tahun 2019 ini. Dengan sisa waktu sekitar 4 bulan menuju akhir tahun, DPKPCK Kabupaten Malang optimis bisa mengulang capaian positifnya. "Kita selalu optimis bisa mencapainya. Bahkan di tahun 2018 bidang pengelolaan limbah, mampu melampaui target dengan catatan kelebihan 100 kali dalam pemasangan toilet portable mobile," pungkas Wahyu.