Ketua DPRD Kota Malang sementara, I Made Rian DK (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Ketua DPRD Kota Malang sementara, I Made Rian DK (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang disinggung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Lantaran, dengan beragam potensi yang dimiliki Kota Malang, maka peningkatan PAD setidaknya bisa mencapai Rp 5 triliun.

Permasalahan ini, tak luput dari pengawasan anggota dewan. 

Kali ini, DPRD Kota Malang berkomitmen dan siap mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam menaikkan jumlah PAD. 

"Potensi PAD itu besar tapi dianggap masih rendah. Hitungannya yang didorong KPK itu kalau untuk angka Rp 3 triliun saja masih kecil di Malang, setidaknya minimal diangka Rp 5 sampai Rp 7 triliun lah itu baru Malang berada pada trek-nya," ujar Ketua DPRD Kota Malang Sementara I Made Rian DK.

Ia menjelaskan, pajak daerah untuk menaikkan jumlah PAD itu sebenarnya bisa didapatkan dari perusahaan-perusahaan yang belum transparan.

Karena, kata dia dicontohkan beberapa pengusaha kuliner di Kota Malang diduga memiliki pembukuan ganda.

"Beberapa pengusaha kuliner ini KPK menemukan jika masih banyak yang memiliki pembukuan ganda. Artinya mereka ini belum transparan, jadi pajak yang seharusnya tinggi ini bayarnya cuma sekian," imbuh dia.

Pria asal Bali ini juga memastikan, DPRD Kota Malang bakal menindaklanjuti temuan tersebut.

Nantinya, hal itu akan diberikan kepada eksekutif guna peningkatan pelayanan, dan bisa meningkatkan PAD Kota Malang.

"Temuan itu kan nanti dilaporkan ke Pak Wali, karena pajak ini memang jauh sekali dari target. Setelah ini kita akan lihat, kalau ada PAD yang bisa ditingkatkan akan kita genjot untuk naik. Ya nanti itu tugas dari Komisi B," pungkasnya.