Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Polemik aturan denda mencapai jutaan rupiah yang diterbitkan RW 02 Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang kini sudah menindaklanjutinya. Ya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bertindak cepat untuk meredam tata tertib yang telah muncul di sosial media itu.
Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto mengatakan Pemkot telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Di antaranya, Lurah Mulyorejo, Camat, dan pengurus RT RW setempat guna melakukan tindakan lanjutan.

Hasilnya, tata tertib di RW 02 Kelurahan Mulyorejo ini diminta untuk dilakukan revisi. Dan beberapa poin yang bertentangan dengan regulasi juga akan dilakukan penghapusan.

"Kemarin saya panggil camat, lurah pengurus RW dan RT untuk datang ke saya. Saya mintai latar belakangnya membuat tataran konsep aturan itu. Katanya mereka sudah sepakat untuk melakukan revisi, tapi belum direvisi sudah viral," ujar dia, Jum'at (12/7).

Yang menjadi sorotan utama mengenai tata tertib yang akan direvisi di antaranya, ketentuan denda sebesar Rp 1,5 juta bagi warga yang kedapatan berzina. Kemudian denda Rp 1 juta bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan denda Rp 500 ribu bagi pemakai dan pengedar narkoba. "Nah yang seperti zina itu tindak pidana, jangan dianulir dengan denda. Narkoba juga pidana, itu laporkan saja ke polisi.

Tata tertib lainnya, yakni harus memberikan 2 persen bagi warga yang menjual aset tanah dan rumahnya juga akan dilakukan penghapusan. Pasalnya, kompensasi itu dinilai memberatkan bagi masyarakatnya. "Dihapus dan kemarin sudah sepakat mau dihilangkan juga. Pokoknya yang berbau pada penarikan itu dihilangkan," jelasnya.

Ia menjelaskan, pada dasarnya pemberlakuan tata tertib di sebuah wilayah tidak menjadi masalah. Asalkan, memang berada pada regulasi yang benar dan ada kesepakatan semua warga setempat.

"Sejauh itu tidak memberatkan dan tidak melanggar regulasi itu ya silahkan. Makannya adanya tata tertib yang timbul ini kita minta, tolong dikonsep ulang, terus dibawa ke pak lurah dan kalau pak lurah ragu bawa ke saya," tandasnya.

End of content

No more pages to load