Maksimalkan Kinerja Lembaga Pembiayaan Ekspor, Pemerintah Rilis Aturan Baru

MALANGTIMES - Pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja ekspor, salah satunya dengan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional (PP KDPEN). 

Aturan baru yang dirilis tersebut, salah satunya untuk memaksimalkan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). 

Melalui keterangan tertulis, hari ini (12/7/2019) Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengungkapkan bahwa adanya aturan ini untuk mendorong peningkatan ekspor. Juga untuk mendorong peningkatan kemampuan produksi serta pengembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.

Nufrasa mengatakan, aturan tersebut memuat sejumlah ketentuan. Pertama, Strategi Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) diarahkan untuk kegiatan ekspor yang menghasilkan devisa, menghemat devisa dalam negeri, dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. 

Kedua, Pelaksanaan PEN oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui penyediaan fasilitas berupa pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Lalu, pelaksanaan kegiatan berupa penyediaan jasa konsultasi, restrukturisasi pembiayaan ekspor, reasuransi, penyertaan modal, dan pelaksanaan kegiatan lain yang menunjang fungsi LPEI.

Ketiga, bentuk hubungan kelembagaan atau sinergi LPEI dengan pemangku kepentingan, seperti lembaga jasa keuangan, pemerintah pusat dan daerah, serta Eximbank dan Export Credit Agency negara lain. 

Melalui ketentuan tersebut, PP KDPEN diharapkan memberikan penjelasan dan interpretasi yang sama di antara pemangku kepentingan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang serta peran LPEI dalam PEN. "Misalnya, ketentuan yang mengatur ekspor jasa, cakupan kegiatan penunjang ekspor yang dapat dibiayai oleh LPEI dan pengelompokan skala pelaku ekspor yang menjadi mitra LPEI," katanya.

Nufransa menjelaskan, aturan ini juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis PEN yang terintegrasi dengan kebijakan lintas kementerian, yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang LPEI. "Selain itu, PP KDPEN disusun untuk menjawab kondisi/permasalahan dan tantangan ekspor, serta menangkap peluang ekspor ke depan," tambahnya.  

Dengan aturan ini diharapkan, dapat memberikan pengaruh positif bagi kinerja ekspor dan perekonomian nasional dengan memaksimalkan peran LPEI selaku Iembaga keuangan milik pemerintah. "LPEI akan memainkan peran sebagai full the market gap," tuturnya.

"Caranya, dengan memberikan fasilitas PEN pada area yang tidak dimasuki oleh Iembaga jasa keuangan domestik dan/atau untuk mengembangkan pangsa pasar yang masih kecil," terangnya. 

Dalam proses penyusunannya, LPEI berkoordinasi dengan kementerian dan/atau Iembaga pemerintah nonkementerian terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan. 

Top