Pengukuhan Pejabat Administrator dan Pengawas, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator dan Serah Terima Jabatan Administrator di Lingkungan Pemkab Malang. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

Pengukuhan Pejabat Administrator dan Pengawas, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator dan Serah Terima Jabatan Administrator di Lingkungan Pemkab Malang. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Sejumlah 232 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang sebelumnya dilantik pada 31 Mei 2019 lalu oleh Plt Bupati Malang Sanusi dikukuhkan hari ini, Jumat (12 Juli 2019). Dari 232 pejabat tersebut, 1 pejabat dilantik menjadi Camat Wajak.

Seperti yang diketahui, pelantikan yang dilakukan pada tanggal 31 Mei sebelumnya disinyalir belum dilengkapi dengan surat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Akan tetapi, pengukuhan kali ini adalah penguatan akan pelantikan pejabat yang sudah dilakukan sebelumnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Ir Didik Budi Muljono MT menegaskan bahwa hari ini hanyalah pengukuhan pejabat yang sudah dilantik.

"Kita hanya pengukuhan saja. Karena ada satu yang mau dilantik jadi namanya pengukuhan dan pelantikan," terang Didik menjelaskan soal tajuk acara "Pengukuhan Pejabat Administrator dan Pengawas, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator dan Serah Terima Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang" saat ditemui usai acara.

Kepada para pejabat yang dikukuhkan dan dilantik, Didik berpesan untuk langsung melaksanakan tugasnya di tempat yang baru.

"Senin harus bekerja. Harus melaksanakan sesuai dengan keputusannya Pak Bupati yang kemarin untuk pelantikan," tandasnya.

Menegaskan soal polemik pelantikan ini, Inspektur Kabupaten Malang Dr Tridiyah Maistuti SH MSi mengungkapkan, pengukuhan 232 pejabat kali ini direkomendasikan langsung dari Mendagri. Jadi, izin sudah diberikan.

"Hari ini adalah pengukuhan dari apa yang sudah dilakukan pelantikan kemarin pada tanggal 31. Pengukuhan hari ini cukup istimewa karena rekomendasinya langsung dari menteri sebanyak 232 orang. 232 orang yang sudah dilantik pada tanggal 31 Mei itu dikukuhkan hari ini karena memang saat itu kita tetap menunggu surat dari Kementerian," bebernya.

Tridiyah menegaskan, persoalan legalitas pelantikan pejabat yang sebelumnya sendiri tidak ada persoalan. Izin dari Kemendagri dinyatakan sudah keluar pada tanggal 14 Juni.

Kepastian izin tersebut tertuang dalam surat izin Kemendagri nomor surat 821/3194/OTDA atas nama Menteri Dalam Negeri,  Plt Dirjen Otoda Akmal Malik. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2019.

"Makanya ini untuk meyakinkan. Sebenarnya di dalam izinnya Pak Mendagri tidak ada dilakukan pengukuhan ulang. Tidak ada. Prinsipnya disetujui apa yang sudah dilakukan pada tanggal 31 Mei," tegasnya.

Nah, untuk meyakinkan bahwa Pemkab sudah melalui prosedur yang seharusnya dilakukan, maka dilakukan pengukuhan pejabat yang sudah dilantik pada tanggal 31 Mei.

"Judulnya ada pelantikan karena memang ada satu untuk mengisi jabatan Kecamatan Wajak. Akhirnya dilakukan lah Pak Purwoto itu, dari jabatan lamanya dia dilantik pada hari ini untuk menduduki jabatan Camat Wajak," jelasnya lebih lanjut.

Pada prinsipnya, lanjutnya, Plt Bupati Malang telah disetujui untuk melakukan pelantikan dari Kemendagri. Jadi acara kali ini memberikan penguatan bahwa pelantikan yang dilakukan sebelumnya sudah tidak ada persoalan. Sehingga para pejabat yang baru bisa lanjut bekerja sesuai dengan job desk yang baru.

"Sekaligus juga dilakukan Sertijab supaya ini kan sudah lama, daripada semua bertanya-tanya. Kan satu bulan setengah. Jadi supaya roda pemerintahan ini pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan normal kembali tanpa keragu-raguan. Makanya Pak Bupati minta bahwa ini tetap dilakukan pengukuhan," tukasnya.

Ditanya mengenai surat dari Kemendagri untuk pengukuhan hari ini, Tridiyah menyatakan Mendagri tidak mengeluarkan surat yang baru.

"Ya surat tanggal 14 Juni itu. Bahkan sudah disebut jumlahnya. Jadi kita tidak boleh mengurangi jumlah yang disebutkan. Jumlah yang 232 itu adalah pejabat pengawas administrator dan pejabat pengawas. Yang masih menunggu itu adalah yang Eselon 2," pungkasnya.

Sementara itu, Plt Bupati Malang Sanusi pada sambutannya mengucapkan selamat pada pejabat yang hari ini dikukuhkan dan dilantik serta diambil sumpah jabatnya.

Ia berharap semoga amanah yang telah diberikan dapat menumbuhkan semangat baru untuk bekerja dan berkinerja lebih baik lagi guna melaksanakan pengabdian untuk mewujudkan Kabupaten Malang semakin baik.

"Apa yang kita lakukan hari ini adalah dinamika dalam proses melaksanakan demokrasi dan birokrasi dalam era reformasi pemerintahan di Republik Indonesia. Saya berharap saudara-saudara yang sudah dikukuhkan dan dilantik untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," pesannya.

Sanusi menyatakan, pemerintah Kabupaten Malang ingin mengejar ketertinggalan dari sisi pembangunan dan ekonomi. Ia juga ingin masyarakat Kabupaten Malang lebih terlayani.

Pria kelahiran Malang, 20 Mei 1960 itu meminta kepada para pejabat untuk mematuhi pakta integritas, terutama tentang korupsi yang wajib dihindari.

"Saya canangkan bahwa Kabupaten Malang harus bebas NPK (Narkoba, Pungli, dan Korupsi). Saudara-saudara sebagai pejabat pelayan publik hindari itu sekuat mungkin. Godaan itu tidak usah diikuti karena itu godaan setan yang akan menyerang saudara-saudara," tandasnya.

End of content

No more pages to load