Ilustrasi uang. (via: istimewa)

Ilustrasi uang. (via: istimewa)



MALANGTIMES - Sejumlah satuan kerja (satker) pengguna anggaran di wilayah Malang Raya dan Pasuruan mesti menggenjot performa pada Semester II 2019 ini. 

Dari total kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 9,24 triliun, baru sekitar 48 persen yang terserap di semester pertama. 

Meskipun masih harus mengejar serapan sekitar 52 persen lagi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang menilai bahwa capaian di paro pertama tahun anggaran ini dinilai cukup baik. 

"Secara umum, serapan anggaran sudah bagus, angkanya 48,24 persen. Ini melebihi target semester pertama yang dicanangkan sebesar 40 persen," kata Kepala KPPN Malang, Teddy.

Untuk diketahui, wilayah kerja KPPN Malang meliputi satker-satker di Malang Raya dan Pasuruan. 

Teddy mengungkapkan, selama tahun 2019, satker di wilayah kerja KPPN Malang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 9,24 triliun. 

Dari realiasasi 48,24 persen itu, angka riil untuk alokasi anggaran yang sudah terserap sebesar Rp 4,4 triliun. 

Serapan itu rinciannya meliputi, jenis belanja pegawai terealisasi 64 persen, belanja barang 44 persen. Belanja modal 12 persen, bansos 62 persen, serta DAK Fisik dan Dana Desa sebesar 36 persen.

"Untuk serapan belanja modal memang masih rendah. Mungkin pengerjaan fisik sudah dimulai, tetapi pengajuan pembayaran baru sebatas uang muka. Tetapi kami yakin di triwulan ketiga ada peningkatan," ungkap Teddy. 

Selama setahun, target penyerapan anggaran ini sebesar 90 persen. 

Jika berkaca pada realiasasi tahun lalu yang mencapai 95 persen, pihaknya optimis realisasi tahun ini bisa mencapai target. 

"Melalui kegiatan evaluasi kinerja hari ini, kami berharap tren yang sudah baik ini bisa dijaga dan dipertahankan sampai akhir tahun, kami optimis terpenuhi," tegas pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPPN Denpasar ini.

Sebagai upaya untuk mengapresiasi kinerja satuan kerja (satker) yang baik dalam pengelolaan anggaran, KPPN Malang juga memberikan penghargaan bagi 9 satker, mulai dari satker yang memiliki pagi lebih dari Rp 30 miliar, kurang dari Rp 30 miliar, serta Badan Layanan Umum (BLU). 

Satker itu meliputi Polres Malang, Polres Pasuruan, Rindam V Brawijaya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Pasuruan, LP Wanita Sukun Malang, KPPN Malang, Polinema, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Brawijaya. 

"Ada 12 indikator kinerja pelaksana anggaran yang harus dipenuhi satker ini untuk mendapatkan penghargaan. Di antaranya penyerapan anggaran, pertanggungjawaban yang tepat waktu, manajemen data kontrak, penyelesaian tagihan, serta indikator lainnya," pungkasnya.

 

End of content

No more pages to load