Plt Bupati Malang Sanusi menyampaikan rumus meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi (Nana)

Plt Bupati Malang Sanusi menyampaikan rumus meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi (Nana)


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


MALANGTIMES - Upaya Pemerintah Kabupaten (pemkab) Malang meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya, menjadi topik yang dibahas dalam acara penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 di gedung DPRD Kabupaten Malang.

Dimana, Plt Bupati Malang Sanusi menyampaikan, bahwa dalam mengoptimalkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah, diperlukan adanya upaya terus menerus meningkatkan PAD.

"Strategi untuk itu adalah dengan melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi," kata Sanusi, Kamis (11/07/2019).

Tentunya rumusan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, misalnya dari pajak, tidak bisa serta merta berjalan. 

Dibutuhkan berbagai kajian dan kebijakan  dari pemerintah, sehingga pelaksana teknis di lapangan mampu melaksanakannya. 

Misalnya, dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang berada di bawah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Sanusi pun mengamini, bahwa diperlukan waktu dan persiapan dengan strategi untuk meningkatkan PAD setiap tahunnya. 

Walau dirinya memiliki target besar terkait perolehan PAD di tahun depan, yakni bisa mencapai Rp 1 triliun.

"Targetnya senilai itu, karenanya kita sampaikan juga bahwa Pemkab Malang akan terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam meningkatkan PAD di tahun depan," ujarnya.

Sebagai informasi, capaian PAD yang didulang pada tahun 2018 lalu, sebesar Rp 525.974.716.486 yang disumbang dari empat sektor. 

Yakni, pajak daerah sebesar Rp 215,8 miliar, hasil retribusi daerah Rp 38,38 miliar, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 18,2 miliar, serta pendapatan lain-lain sebanyak Rp 253,5 miliar. 

Tentunya dengan target meningkatkan PAD di tahun depan, maka empat sektor itu harus benar-benar digenjot. 

Dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi di berbagai sektor penghasil anggaran asli daerah ini.

"Pajak daerah tentunya jadi salah satu yang akan bisa meningkatkan PAD dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya optimis di sektor pajak ini bisa terus meningkat," ujar Sanusi.

Sosok yang digadang-gadang masuk dalam bursa balon Kepala Daerah Kabupaten Malang 2020 ini pun, berharap dua pola yang disampaikan dalam rapat paripurna dengan DPRD, bisa juga ditingkatkan di sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Sektor ini merupakan yang terlemah menyumbang  PAD dibanding lainnya.

Tercatat pada tahun 2018, sektor yang disumbang dari bagian laba PDAM (kini menjadi Perumda Tirta Kanjuruhan), PD Jasa Yasa, deviden Bank Jatim dan deviden BPR Artha Kanjuruhan, hanya menyumbang Rp 18,2 miliar dalam satu tahun.

Maka, sektor inilah yang harus terus digenjot dengan pola yang disampaikan Sanusi.

"Kami memang berharap juga ada peningkatan PAD dari sektor itu. Seperti PDAM yang kini telah menjadi Perumda, ke depan diharapkan mampu menggenjot PAD lebih tinggi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi," ujarnya.

Terpisah, Purnadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, menyatakan pula, bahwa pihaknya terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak pun dilakukannya setiap tahun dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan yang lain di lapangan dan aturan yang ada.

"Tapi apa yang disampaikan pak Sanusi telah kita jalankan. Ekstensifikasi PBB-P2 misalnya sudah juga dilakukan secara bertahap. Hasilnya setiap tahun ada peningkatan dalam PBB-P2 ini," ungkap Purnadi.

End of content

No more pages to load