Suasana Rapat Paripurna Di Kantor DPRD Kota Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Suasana Rapat Paripurna Di Kantor DPRD Kota Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua Perda No. 16 tahun 2010 mengenai Pajak Daerah turut menjadi sorotan anggota DPRD Kota Malang.

Ya, salah satunya berkaitan tentang tarif pajak parkir yang semula 20 persen menjadi 25 persen. Meski telah disepakati, namun dewan mengharapkan ada sosialisasi terkait hal tersebut.

"Kami menyepakati, tapi hal ini harus disosialisasikan dengan pihak terkait baik itu pengelola maupun masyarakat terhadap aturan baru ini agar tidak menimbulkan kegaduhan," papar Ketua Fraksi PDIP Sugiono dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (10/7).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto menyatakan kenaikan tarif pajak parkir tersebut sebagai salah satu upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

"Memang itu menjadi salah satu atensi yang kita pandang dengan meningkatkan tarif pajak parkir itu," kata dia. 

Ia juga menjelaskan pajak parkir dan retribusi parkir berbeda. 

Kalau pajak parkir akan dikenakan kepada badan usaha, dimana hal itu di luar fasilitas pemerintah daerah.

Sedangkan retribusi parkir dipungut oleh juru parkir Dinas Perhubungan langsung kepada masyarakat. 

Dengan sistem pembayaran retribusi parkir itu adalah pemakai bahu jalan sebagai lokasi parkir.

"Seperti di mal - mal itu bangunan yang bukan milik pemerintah dan dikelola sendiri, sehingga mereka menarik tarif parkir. Itulah kena pajak, dan yang dinaikkan," pungkasnya.

End of content

No more pages to load