Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta Kota Batu, Takim. (Foto: Irsya Richa/MalanTIMES)

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta Kota Batu, Takim. (Foto: Irsya Richa/MalanTIMES)



MALANGTIMES - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi ternyata merugikan bagi SMP swasta. Imbasnya rata-rata penerimaan siswa SMP swasta di Kota Batu tidak sesuai dengan pagu yang diharapkan.

Hingga saat ini jumlah SMP swasta di Kota Batu ada 22 sekolah. Dari 22 SMP swasta itu hanya dua sekolah saja yang pagunya terpenuhi sisanya pagu masih belum tercukupi. 

Bahkan dari 22 SMP swasta ini, ada satu sekolah yang hingga saat ini pagu sekolahnya 0 atau tidak ada pendaftar. Salah satunya adalah SMP Arjuno.

“Ada yang sampai saat ini pagunya masih 0 ada di SMP Arjuno belum dapat siswa,” kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta Kota Batu, Takim.

Yang lainnya seperti di MTS Hasyim Asy'ari dari pagu 288, siswa yang mendaftar hanya 188 saja, dan masih kekurangan 100 siswa. Lalu ada SMP PGRI 1 masih 46 siswa yang mendaftar dari jumlah pagu 128 siswa.

Serapan siswa lebih banyak negeri dibanding swasta. Tercatat serapan untuk sekolah negeri dari sembilan sekolah sebanyak 1945 siswa dari total 1824 pagu atau kelebihan 121 pagu. 

Sedangkan untuk sekolah swasta dari 22 sekolah hanya menyerap 1368 dari total 2144 pagu. Dengan demilian masih memiliki  kekurangan 759 pagu. 

Padahal untuk jumlah lulusan SD di Kota Batu seluruhnya 3124 siswa. “Tentunya hal ini perlu ada evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Batu,” ucapnya, Selasa (9/7/2019).

Ia menjelaskan diberlakukannya sistem zonasi, berimbas sekolah swasta mengalami penurunan jumlah siswa karena sepi peminat. 

Ditambah Dinas Pendidikan melakukan penambahan rombel di dua SMP. Yakni SMPN 4 dan 6 Kota Batu.

Karena itu pada PPDB 2020-2021 rencananya mereka akan melakukan rembuk bersama. “Karena yang tahun ini 2019 hanya negeri saja,” tutupnya. 

End of content

No more pages to load