Bangun Sistem Verifikasi Pajak Properti Terintegrasi, Pemkot Malang Gandeng Dirjen Pajak

MALANGTIMES -  Transaksi properti masih menjadi madu manis perpajakan. Untuk memaksimalkan potensi pendapatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) menggandeng Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Keduanya bakal membangun sistem verifikasi terintegrasi. 

Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Malang Selatan, Rusdiyanto A Umar mengungkapkan bahwa kedua belah pihak telah bersepakat menyusun langkah-langkah pembangunan sistem tersebut. Rusdi menyebut, salah satu yang akan disinergikan adalah terkait peningkatan pajak atas transaksi properti yang dilakukan di Kota Malang.

Seperti diketahui, dalam setiap transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan, pihak penjual dan pembeli sama-sama dikenai pajak. Bagi penjual, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5 persen yang dibayarkan pada KPP Pratama. Sedangkan bagi pembeli, dikenakan bea peralihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang dibayarkan pada pemerintah daerah. 

Dengan adanya sistem terintegrasi, Rusdi menyebut bahwa proses verifikasi atas setiap transaksi properti bisa dilakukan lebih detail dan akurat. "Dari sejumlah kesempatan koordinasi dan brain-storming yang kami lakukan, memunculkan ide untuk membangun sistem yang membuat proses verifikasi jauh lebih efisien dan cermat," ujar Rusdi pasca pertemuan dengan BP2D Kota Malang, pekan ini. 

Rusdi menyebut, sinergitas tersebut adalah tindak lanjut atas MoU antara Pemkot Malang dengan Dirjen Pajak Jawa Timur III yang telah tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). "Kini, langkah-langkah untuk mengimplementasikan sinergitas tersebut sedang dikaji secara intensif," sebutnya. 

Sebagai gambaran, dengan adanya sistem tersebut maka bila ada transaksi pajak maka otomatis sudah terinput dalam sistem. Dari sana akan terlihat detail nilai transaksi, kelengkapan berkas dan lain-lain. Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan, sistem tersebut bisa memberikan detail dan gambaran yang sustainable.

Sehingga, nanti memenuhi asas kewajaran dan keabsahan dalam penetapan pajak. "Itu bisa meminimalkan kecurangan atau bahkan menekan potensi pelanggaran oleh wajib pajak," ujar Sam Ade d'Kross, sapaan akrabnya. 

Bukan hanya menyangkut pajak aset, rencananya pihak KPP maupun BP2D juga akan melakukan penyisiran berbagai sektor bisnis yang menjadi objek dan wajib pajak, mulai dari usaha restoran, perhotelan, reklame dan lainnya. Sebelumnya, BP2D telah memiliki sejumlah inovasi yang menunjang, seperti e-Tax, BPHTB online, aplikasi SAMPADE hingga aplikasi Geospasial.

Sinergitas itu diapresiasi positif oleh Wali Kota Malang Sutiaji. Menurutnya, hal tersebut memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pembangunan Kota Malang ke depan. "Kami merespon baik sinergi ini. Karena, penyimpangan dan atau pun loss (target) pajak tentu akan menjadikan pelemahan proses pembangunan,  baik itu skala nasional maupun daerah," papar Sutiaji.

Dalam hal itu maka upaya edukasi, sosialisasi, intensifikasi, ekstensifikasi hingga penegakan harus digencarkan. "Dan saya percaya, apabila kemudahan dan keterbukaan sistem layanan perpajakan dapat dibangun dengan baik maka ideologi self assessment yakni wajib pajak itu sendiri yang menghitung, melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya, akan semakin tumbuh kuat," tandas orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang ini.

Top