DPRD Kabupaten Malang Tindaklanjuti Permendagri tentang Pencabutan Izin Gangguan, Eksekutif Sambut Baik

MALANGTIMES - Terbilang cukup lama, akhirnya DPRD Kabupaten Malang menggagas tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 17 tahun 2019 terkait pencabutan izin gangguan atau juga biasa disebut HO (hinderordonnantie) melalui Peraturan Daerah (Perda).

Walau masih dalam tahap pematangan melalui berbagai rapat bersama dinas terkait, misalnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), upaya tersebut merupakan langkah tepat. 

Pasalnya, dengan adanya upaya memberikan kepastian hukum tingkat daerah, persoalan izin gangguan pun tidak akan terus berpotensi menimbulkan polemik.

Khususnya bagi DPMPTSP Kabupaten Malang sebagai leading sektor dalam persoalan perizinan. 

Dimana, beberapa tahun lalu, dengan adanya Permendagri 19/2017, banyak aduan masuk dari pengusaha terkait persoalan tersebut.

"Di tahun lalu memang katanya banyak surat masuk ke kantor terkait aturan tersebut. Mereka meminta kepastian terkait aturan itu. Sehingga dengan adanya rencana penyusunan Perda tersebut tentunya kita sambut baik," kata Iriantoro Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang, Selasa (09/07/2019).

Iriantoro melanjutkan, walaupun sampai saat ini tidak ada persoalan terkait izin gangguan yang ditangani pihaknya, dengan rencana penyusunan Perda sebagai tindaklanjut Permendagri 19/2017, akan memberikan kepastian bagi pihaknya, masyarakat maupun para pengusaha.

"Tidak ada persoalan, izin gangguan berjalan sesuai aturan. Tidak dipungut biaya dan prosesnya juga lebih cepat, sederhana dan mudah. Tapi dengan rencana itu, mungkin akan lebih memberikan kepastian," ujarnya.

Amarta Faza, wakil ketua pansus Perda Perizinan, yang berasal dari NasDem, menyampaikan bahwa proses penyusunan regulasi daerah tersebut diarahkan kepada kepastian hukum bagi masyarakat. 

Dimana, dengan telah dikeluarkannya Permendagri 19/2017 serta adanya Surat Edaran Mendagri 500 tahun 2017, ada beberapa perda yang sudah berjalan di Kabupaten Malang, perlu diubah.

"Jadi untuk izin HO itu salah satu yang kita bahas dan memang membutuhkan perhatian secepatnya. Harapannya dengan adanya Perda ini semakin memudahkan pengurusan perizinan dan mempermudah investasi," ujar Faza, beberapa waktu lalu.

Terkait izin HO, Faza juga menyampaikan, tentu dengan adanya Permendagri 19/2017 perlu segera untuk ditindaklanjuti. 

Sehingga pengurusan perizinan memiliki landasan hukum ditingkat daerah. 

"Tentunya juga nantinya melalui Perda ini tidak ada yang dirugikan, khususnya dengan adanya pencabutan izin gangguan ini. Bagi pengusaha, masyarakat maupun warga sekitar lokasi usaha," imbuhnya.

Sempat membuat gonjang-ganjing, bukan hanya di Kabupaten Malang saja tapi juga diberbagai daerah di Indonesia dengan adanya pencabutan izin gangguan itu. 

Dimana, izin gangguan memang sangat krusial bagi kepentingan masyarakat, pengusaha maupun pemerintah daerah. 

Sehingga lahirnya Permendagri 19/2017 masih terbilang banyak daerah yang juga tarik ulur terkait penerapan dan tindaklanjutnya.

Di Kabupaten Malang pun, izin gangguan masih diberlakukan dengan adanya pertimbangan tersebut. 

Misalnya mendirikan tower yang membutuhkan surat izin gangguan bagi kepentingan pengusaha sendiri. 

Sehingga dengan surat tersebut, pengusaha akan memiliki kepastian hukum.

Hal-hal inilah yang nantinya akan menjadi materi dalam rencana penyusunan Perda Perizinan. 

Diharapkan, dengan adanya aturan daerah tersebut bisa memberikan kepastian bagi kepentingan seluruh masyarakat, pengusaha dan tentunya pemerintah daerah sendiri.

Top