Plt Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Puji Hariwati saat memberikan sosialisasi BOS 2019. (Dok Humas Disdik)

Plt Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Puji Hariwati saat memberikan sosialisasi BOS 2019. (Dok Humas Disdik)



MALANGTIMES - Dinas Pendidikan Kabupaten Malang terus mendorong pemahaman seluruh lembaga pendidikan di wilayahnya yang akan menerima anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) 2019. Sosialisasi dan pemantapan dilakukan secara berjenjang dalam upaya adanya pemahaman yang sama dalam teknis penggunaan atau pemanfaatan BOS 2019. 

Hal ini ditegaskan oleh Plt Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Puji Hariwati dalam berbagai kesempatan.  Puji, yang juga pelaksana BOS, meminta seluruh penerima untuk mengetahui terkait syarat penerima, ketentuan penggunaan, hingga larangan pemanfaatan dana BOS.  "Ini penting agar penggunaan BOS tidak terjadi penyimpangan atau malapraktik di tataran pelaksanaannya," kata dia kepada MalangTIMES, Jumat (05/07/2019).

Puji menerangkan, aturan yang dipakai dalam BOS 2019 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2019 pengganti Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Di dalam aturan tersebut, khususnya dalam lampiran Permendikbud 18/2019 Bab IV Penggunaan Dana dinyatakan, terdapat 10 komponen BOS reguler. Yakni pengembangan perpustakaan yang terdiri dari item penyediaan buku teks utama, pendamping, non-teks, publikasi, dan pemeliharaan atau pembelian baru buku atau koleksi perpustakaan. Selanjutnya, peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan, pengembangan pangkalan data (database) perpustakaan dan perpustakaan elektronik (e-library) atau perpustakaan digital (digital library), pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru dan pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.

"Di item satu ini, pembelian buku teks dan buku non-teks maksimal 20  persen dari dana BOS reguler yang diterima. Dilakukan melalui sistem katalog elektronik. Bila tidak dapat dilakukan, maka pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui mekanisme PBJ sekolah," ucap Puji.

Komponen pembiayaan BOS kedua adalah untuk PPDB diikuti dengan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Poin lain adalah untuk kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler, yang meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, USBN, dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler. 
Pengelolaan sekolah menjadi komponen pembiayaan lainnya dalam BOS, selain untuk pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah.

Komponen lain adalah langganan daya dan jasa serta pemeliharaan sarpras (sarana dan prasarana) sekolah. Diikuti pembayaran honor bagi guru honorer atau guru yayasan, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, laboran, petugas UKS, penjaga sekolah, petugas pengamanan dan kebersihan.

Guru honorer yang mendapat pembayaran dari BOS, sesuai Permendikbud 18/2019, adalah yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana atau program diploma empat (S-1/D-IV) dan mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan penataan guru serta menyampaikan tembusan penugasan dimaksud kepada dirjen guru dan tenaga kependidikan kementerian bagi guru honor yang diselenggarakan pemerintah daerah. "Komponen terakhir adalah untuk pembelian dan atau perawatan alat multi media pembelajaran. Misalnya komputer, laptop, printer, proyektor yang sesuai dengan aturan yang ada," urai Puji.

Selain penggunaan BOS, lanjut Puji, ada juga larangan yang perlu dicermati oleh para penerima BOS. Yakni BOS dilarang untuk disimpan dengan maksud dibungakan, dipinjamkan kepada pihak lain dan membeli perangkat lunak (software) atau untuk pelaporan keuangan BOS reguler atau software sejenis.

Selain itu, BOS tidak boleh dipergunakan untuk sewa aplikasi pendataan atau aplikasi PPDB dalam jaringan (daring) serta membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah seperti studi banding dan karya wisata. "Juga tidak boleh untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), kelompok kerja kepala sekolah (KKKS), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), kelompok kerja guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi, unit pelaksana teknis, atau pihak lainnya," ungkap Puji.

Tidak hanya itu. Pembiayaan untuk akomodasi kegiatan yang diselenggarakan sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah) juga tidak diperbolehkan.

"Masih cukup banyak larangan penggunaan lainnya. Misalnya BOS tidak boleh digunakan untuk rehabilitasi sekolah dengan kategori sedang dan berat maupun untuk membangun gedung atau ruangan baru," pungkasnya.

 

End of content

No more pages to load