Proses pengecekan SPPT PBB-P2 di tingkat desa oleh perangkat desa sebagai petugas pungut pajak di wilayahnya (Nana)
Proses pengecekan SPPT PBB-P2 di tingkat desa oleh perangkat desa sebagai petugas pungut pajak di wilayahnya (Nana)

MALANGTIMES - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mungkin bagi sebagian besar masyarakat perdesaan terbilang familiar. Sebagai siklus kewajiban masyarakat membayar pajak setiap tahunnya, PBB khususnya di perdesaan, terbilang sederhana dalam proses pembayarannya. 

Pasalnya, masyarakat hanya menunggu para petugas yang notabene adalah perangkat desa untuk memberikan SPPT PBB-P2. Serta bisa secara langsung membayarnya. Serupa dengan pajak penerangan jalan yang menjadi satu pembayarannya setiap bulan saat masyarakat membayar rekening listrik.

Tapi, tentunya proses sederhana tersebut, tidak serta merta begitu mudahnya di tingkat kabupaten maupun di pundak para petugas di perdesaan. Ada proses panjang dan tentunya rumit sampai keluar SPPT yang telah terisi data objek dan subjek pajak serta nominal yang harus dibayar.

Proses rumit dan beban cukup tinggi itulah yang kerap tidak diketahui oleh masyarakat umum. Terutama terkait para petugas pemungut PBB-P2 yang kerap setiap tahun berjibaku memenuhi baku pajak tersebut.

Untuk lebih memahami hal itu, MalangTIMES melalui berbagai data dan pernyataan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, maupun dari catatan BPK Jatim, menyuguhkan proses panjang sampai SPPT PBB-P2 sampai ke masyarakat melalui para petugas pemungut pajak di tingkat kecamatan sampai desa.

Petugas Pemungut PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) Malang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dimana ada tiga unsur yang terkait dalam kesuksesan PBB-P2 terbayar sesuai baku dan menjadi pendapatan asli daerah (PAD) terbesar kedua di sektor pajak daerah, setelah pajak penerangan jalan.

"Sesuai aturan petugas pemungut pajak di kecamatan sampai desa dan kelurahan ada tiga. Yaitu camat, petugas khusus tingkat kecamatan dan kepala desa atau lurah ditingkat desa dan kelurahan. Di pundak mereka keberhasilan PBB-P2 bergantung, khususnya untuk buku I dan buku II," kata Purnadi Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Selama (25/06/2019).

Tiga pelaku utama keberhasilan PBB-P2 dalam melaksanakan tugasnya memiliki ranah berbeda. Dimana camat memiliki tugas sekitar 10 tahapan. Yakni, membentuk dan menetapkan Tim Intensifikasi PBB pada tingkat kecamatan, menerima surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) dari bupati dan menyampaikan kepada desa/kelurahan. 

Dilanjutkan dengan tugas mengusulkan pendataan dan/atau penilaian Wajib Pajak dan objek pajak dan daftar usulan SPPT yang tidak diketahui wajib pajaknya kepada  Bapenda.

Tidak hanya cukup di situ, lanjut Purnadi, camat juga memiliki tugas membuat dan melaporkan harga pasar wajar objek pajak setiap tahun, melakukan pengamanan, percepatan, kelancaran dan ketertiban penerimaan daerah melalui himbauan serta penagihan serta melakukan pembinaan kepada kepala desa/ lurah terkait pelaksanaan pemungutan PBB-P2.

"Tiga tugas lain adalah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemungutan PBB-P2 pada tingkat desa/kelurahan, melaksanakan upaya-upaya pencapaian realisasi baku pajak dan melaporkan hasil pelaksanaan pemungutannya kepada bupati melalui sekretaris daerah dengan tembusan Kepala Badan dan Inspektur setiap minggu," ujar mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ini.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas khusus tingkat kecamatan. Dimana, sesuai Perbup Malang 34/2014 bertugas mengkoordinasikan semua kegiatan pemungutan dan penyetoran PBB-P2 yang dilaksanakan oleh desa/kelurahan dan melaksanakan tertib administrasi dalam pengelolaannya.

Selain itu petugas khusus pajak ini pun memiliki kewajiban membuat laporan harian pembayaran PBB-P2 pada tingkat kecamatan dan menerima bukti setoran pembayaran dari petugas tempat pembayaran kecamatan sebagai dasar evaluasi dan monitoring serta pembukuan dan pelaporan penerimaan PBB-P2.

Petugas di tingkat desa/kelurahan, masih kata Purnadi, dipegang oleh kepala desa/lurah. "Di tataran ini para petugas pun memiliki peran sentral. Dimana di pundak mereka ini ada tugas terbilang banyak," ucapnya.

Ada sekitar 11 item tugas di petugas pemungut PBB-P2 ini, seperti menerima SPPT dan DHKP dari camat, melakukan penelitian SPPT, mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan atau keberatan terhadap SPPT yang dianggap tidak benar secara kolektif kepada Bapenda setelah diketahui camat serta menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak di wilayahnya.

Tugas di tingkat desa ini, biasanya dibagi oleh kades/lurah kepada perangkatnya. "Biasanya disesuaikan dengan domisili perangkat itu sendiri dalam mempermudah dan mempercepat penyampaian SPPT dan pemungutan pajaknya," ujar Purnadi.

Tugas lainnya adalah menerima bukti tanda terima SPPT yang sudah ditandatangani oleh wajib pajak dan mengirimkan kepada Bapenda untuk menerima blangko tanda terima sementara. Pada petugas desa/kelurahan ini pula proses sederhana pembayaran pajak bisa dilakukan. 

Dimana setelah wajib pajak membayar, petugas menyerahkan tanda terima sementara sebagai bukti pembayaran sementara. Pembayaran yang menandai penerimaan lantas ditulis dalam daftar penerimaan harian dan menyetorkan seluruhnya ke tempat pembayaran kecamatan dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pembayaran PBB-P2.

Setiap pekan, petugas desa pun wajib melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada camat. "Tugas lainnya adalah mengajukan daftar usulan SPPT yang tidak diketahui wajib pajaknya kepada camat," pungkas Purnadi.