MALANGTIMES - Anggaran pelayanan kesehatan setiap tahun mengalami peningkatan. Misalnya dana kapitasi yang didapat oleh 40 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Kabupaten Malang. Dari data APBD Kabupaten Malang tahun 2018, dana kapitasi ke 40 FKTP mencapai Rp 68,37 miliar, namun pada APBD tahun 2019, yaitu menjadi  Rp 69,29 miliar.

Sayangnya, peningkatan dana Kapitasi JKN pada FKTP yang pemanfaatannya diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 tahun 2014, belum terlihat maksimal. Secara tegas, dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Jasa pelayanan kesehatan di FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Hal ini didasarkan pada data masih banyaknya angka stunting, serta resiko penyakit jantung dan stroke masyarakat Kabupaten Malang dengan prosentase 40-50 persen. Seperti yang disampaikan oleh Plt Bupati Malang Sanusi dalam setiap agenda kegiatannya.
"Kita temukan penduduk di empat desa (Kepanjen, Pakisaji, Pakis, dan Gondanglegi) terkena diabetes melitus (gula darah) atau kencing manis,  hipertensi (tekanan darah), kolesterol dan asam urat. Angkanya mencapai 40 sampai 50 persen," terang Sanusi.

Apabila berbagai penyakit tersebut tidak segera ditangani, maka akan berefek pada penyakit jantung dan stroke. "Inilah kenapa saya serius kondisi itu. Walau bukan penyakit menular tapi beresiko tinggi dan mampu mempengaruhi produktivitas masyarakat Kabupaten Malang," ujarnya.

Kondisi ini pula yang kerap membuat berbagai kalangan, tidak habis pikir. Dengan anggaran yang terus meningkat di sektor kesehatan, tapi pelayanan kepada masyarakat terlihat semakin menurun. Dengan berbagai data yang diungkapkan secara langsung oleh Sanusi kepada masyarakat.

Penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi yang disebabkan pola makan buruk, kurangnya aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok dan minum minuman keras berlebihan. Dengan jumlah mencapai sekitar 40-50 persen dalam masyarakat, serupa mementahkan berbagai program kesehatan yang diusung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

Program gerakan masyarakat sehat, misalnya, atau berbagai sosialisasi dan penyuluhan kesehatan masyarakat yang dilakukan Dinas Kesehatan, menjadi tertohok habis dengan data tersebut. Ada persoalan serius yang membutuhkan penanganan cepat dalam berbagai kasus di sektor kesehatan di Kabupaten Malang.

Terkait dana kapitasi JKN di FKTP, misalnya, sempat mencuat dengan adanya masalah-masalah hukum yang sampai saat ini belum terselesaikan. Sehingga memunculkan praduga dalam masyarakat atas penggunaan berbagai dana untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain pula, Sanusi juga menjanjikan adanya pengobatan gratis di berbagai rumah sakit daerah, di tahun depan. Dimana, seluruh masyarakat dijanjikan bisa berobat gratis sampai sembuh di rumah sakit kelas III. "Untuk tahun depan, masyarakat gratis bila sakit dan dirawat di rumah sakit daerah. Tapi untuk kelas III saja," ujarnya.

Pernyataan itu pula semakin memperlihatkan adanya kesan, bahwa fasilitas kesehatan lainnya, misalnya puskesmas, belum maksimal memberikan pelayanannya. Minimal, bagaimana menanamkan pola hidup sehat bagi masyarakat. "Kalau masih ada kesan ke puskesmas atau rumah sakit saat sakit saja, saya pikir gerakan hidup sehat belum berjalan maksimal. Data-data dari akhir 2018 lalu sampai saat ini menunjukkan adanya kesan sektor kesehatan tidak berjalan maksimal," ucap Munawar Sardi, warga Kepanjen yang kerap menyoroti persoalan kesehatan di Kabupaten Malang, Minggu (23/06/2019).

Sardi juga kerap tercengang dengan berbagai data yang disampaikan Sanusi. "Tentu kaget, seperti Kepanjen ternyata banyak juga masyarakatnya terkena berbagai penyakit yang disebutkan. Padahal ini ibu kota Kepanjen," ujarnya yang berharap dengan kondisi tersebut, Pemkab Malang bisa mengevaluasi Dinas Kesehatan. "Tentu harus dievaluasi. Saya pikir sebagai  ASN kan setiap tahun ada penilaiannya. Kondisi ini jangan sampai terus terjadi dan data kesehatan seperti tiba-tiba mencuat dan mengagetkan masyakarat," pungkasnya.