MALANGTIMES - Wakil Bupati (Wabup) Malang HM Sanusi kembali mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Malang agar tidak ikut ikut berangkat ke Jakarta terkait semakin dekatnya sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada 14 Juni 2019 mendatang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Imbauan Sanusi itu terkait dengan berbagai informasi mengenai adanya rencana akan adanya demonstrasi di MK saat persidangan pendahuluan sampai pada sidang putusan di tanggal 28 Juni 2019 datang.

Kondisi itu pun sempat disampaikan pihak kepolisian melalui Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, beberapa pekan lalu. 

Dimana Dedi menyampaikan, pihaknya mengendus adanya  gerakan massa dari daerah ke Jakarta yang memanfaatkan arus balik mudik lebaran 2019. 

Kabarnya, massa tersebut akan menggelar aksi saat sidang perdana sengketa hasil pemilu oleh pemohon Prabowo Subainto dan Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK).

Informasi itu pula yang ditindaklanjuti Sanusi di wilayahnya. Dirinya secara tegas meminta agar seluruh masyarakat tidak ikut-ikutan membuat gaduh terkait persidangan sengketa Pilpres 2019.

Baik secara langsung datang ke Jakarta maupun melakukan berbagai demo di wilayah Kabupaten Malang terkait perselisihan hasil suara antara Paslon 01 dan 02 di MK.

"Ini imbauan kita kepada masyarakat. Jangan buat gaduh dan tetap jaga kondusifitas Kabupaten Malang. Kita percayakan hal itu pada pihak berwenang untuk memutus sengketa," ucap Sanusi, Rabu (12/06/2019).

Sanusi melanjutkan, kabupaten Malang selama perlehatan demokrasi, baik tingkat pusat, provinsi, daerah sampai desa.

 Telah menunjukkan kedewasaan berpolitik masyarakatnya, sehingga panasnya suhu politik di tingkat pusat, tidak membuat Kabupaten Malang ikut-ikutan terbakar.

"Kita punya modal besar dalam merangkul perbedaan. Sehingga perbedaan politik tidak sampai menjadi bibit perpecahan apalagi sampai permusuhan berkelanjutan. Saya berharap nanti pun, kita semua bisa melanjutkan modal dan pengalaman baik ini dalam menyikapi persoalan politik," urainya.

Imbauan mendekati sidang pendahuluan sengketa hasil suara Pilpres 2019 memang menjadi bagian yang jadi konsentrasi juga ditingkat daerah. 

Dimana pihak kepolisian sampai pemerintah daerah saling bahu membahu memberikan imbauan terkait hal tersebut. 

Sanusi pun meminta imbauan tersebut disebarluaskan melalui para pendidik di Kabupaten Malang. 

Dimana para guru bisa ikut serta memberikan pemahaman terkait proses-proses dalam menyikapi perbedaan politik dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.

"Kita tentu meminta imbauan ini disebarluaskan. Demi kebaikan bersama di Kabupaten Malang. Mari kita jaga kondusivitas dan kerukunan di kabupaten yang kita cintai ini," ujar Sanusi.

Di kesempatan berbeda, imbauan yang sama juga disampaikan oleh capres 02 Prabowo Subianto.

Melalui video berdurasi sekitar lima menit-an, Prabowo mengimbau pendukungnya untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Mahkamah Konstisusi saat sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Prabowo juga mengatakan, sudah ada delegasi yang mendampingi tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang tersebut. Selain itu, ia juga ingin menghindari provokasi dan fitnah.

"Kami putuskan selesaikan (sengketa) melalui jalur hukum dan konstitusi, karena itu saya dan Sandiaga memohon agar pendukung kami untuk tidak berbondong-bondong hadir di MK pada hari-hari mendatang," ujar Prabowo seperti dilansir kompas.