MALANGTIMES - Peraturan daerah (Perda) Kota Malang tentang sampah mendapat sorotan dari DPRD Kota Malang. Dewan pun meminta agar Pemerintah Kota Malang lebih serius dalam menegakkan setiap sanksi yang sudah tertera di dalam aturan yang ada.

Karena sejauh ini, sederet Perda yang sudah dibuat dinilai masih lemah penindakan. Padahal, masing-masing Perda yang dibuat sebelumnya juga sudah dilengkapi dengan sanksi yang mengikat, bahkan bentuknya pun tak main-main sebagaimana yang juga diatur dalam undang-undang.

"Perda yang dibuat agar disosialisasikan dan ditegakkan. Salah satunya berkaitan dengan Perda Sampah. Jika sanksi dalam Perda tersebut ditegakkan, kami yakin mampu mengurangi problem banjir yang selama ini sering terjadi," kata Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono di tengah-tengah kegiatan sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Bapemperda Terhadap Ranperda Pajak Daerah dan PBB Kota Malang, Rabu (12/6/2019).

Menanggapi itu, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, seluruh Perda yang dibuat sudah mengatur sanksi. Namun sejauh ini memang belum dapat ditegakkan, lantaran Pemkot Malang masih kekurangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan.

"Kita memang lemah dalam penegakan hukum, karena PPNS kita masih terbatas, sampai sekarang baru 11 orang saja," kata pria berkacamata itu.

Padahal, lanjutnya, untuk sebuah Perda yang rawan dilanggar membutuhkan setidaknya dua sampai tiga PPNS. Sehingga, langkah yang diambil adalah segera melakukan inventarisasi untuk mengetahui berapa banyak kebutuhan PPNS untuk menegakkan setiap sanksi yang telah ditetapkan di dalam Perda.

"Setelah diinventarisir, baru kita bisa tahu berapa banyak kebutuhan kita," jelasnya.

Sementara berkaitan dengan pengawasan di berbagai titik khusus untuk tidak membuang sampah sembarangan menurutnya akan lebih diperketat setelah adanya Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Diantaranya adalah kawasan jembatan yang memang rawan dijadikan untuk membuang sampah.

"Karena ada sekitar 700 CCTV yang sempat gagal lelang, dan setelah ada PAK Insya Allah tidak lagi gagal lelang," tegasnya.