Dua dari kanan : Abdurachman atau Gus Dur yang kini disoal terkait jabatan barunya sebagai Direktur RSUD Kanjuruhan (Nana)

Dua dari kanan : Abdurachman atau Gus Dur yang kini disoal terkait jabatan barunya sebagai Direktur RSUD Kanjuruhan (Nana)


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


Polemik Mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan  2

MALANGTIMES - Mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen, cukup menyita perhatian. 

Pasalnya, mutasi  pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ini merupakan salah satu yang mendapat respons langsung dari beberapa pihak. 

Misalnya dengan adanya petisi ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan yang meminta agar Direktur lama Mahendrajaya tetap dipertahankan.

Dikarenakan para karyawan yang telah membubuhkan tandatangan sekitar 616 orang dalam petisi menilai Mahendrajaya telah terbukti memiliki komitmen membangun RSUD Kanjuruhan.

Pada spanduk petisi secara terang para karyawan RSUD Kanjuruhan menuliskan, "Kami karyawan-karyawati RSUD Kanjuruhan memohon untuk mempertahankan drg Mahendrajaya sebagai direktur yang membawa RSUD Kanjuruhan Reborn 2020".

"Yang kami inginkan adalah mempertahankan kondisi RSUD Kanjuruhan, yang sudah berjalan dengan baik. Kami lelah dengan sistem baru, yang ujungnya tidak mengedepankan kemajuan rumah sakit. Yang lama (Mahendrajaya) sudah terbukti dengan komitmennya. Salah satunya membawa akreditasi RSUD Kanjuruhan pada level paripurna, malah dimutasi," ujar perwakilan karyawan RSUD Kanjuruhan dr Dian Suprojo.

Dari beberapa narasumber lainnya, diungkapkan bahwa adanya harapan besar para karyawan RSUD Kabupaten Malang untuk mempertahankan Mahendrajaya, karena tidak ingin persoalan-persoalan di luar pelayanan kesehatan menyeret rumah sakit plat merah tersebut. 

Dimana, di tahun 2006 silam RSUD Kanjuruhan sempat terseret dengan kepentingan-kepentingan politis maupun kepentingan di luar pelayanan kesehatan.

Selain masih adanya beberapa kasus yang menimpa Dinas Kesehatan saat masih dijabat oleh Abdurachman atau Gus Dur. 

Yakni terkait kasus gunting uang honor perawat sejumlah 390 orang dan 3 dokter umum yang diduga merugikan uang negara mencapai Rp 4,7 miliar. 

Dimana beberapa kasus tersebut masih terus berproses. 

Selain tentunya kasus dana kapitasi JKN Puskesmas Karangploso yang menurut Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang, Zuhdy Achmadi, masih belum selesai.

"Belum tuntas itu, masyarakat butuh kepastian atas kasus itu. Sehingga tidak sekadar menebak-nebak atau berburuk sangka. Karenanya kita pikir perlu ada penundaan atau pembatalan jabatan bagi Gus Dur sebagai Direktur RSUD Kanjuruhan. Sampai seluruhnya selesai, baru bisa dilakukan," ucap Didik sapaan Bupati LiRa Malang, Senin (11/06/2019).

Beberapa persoalan tersebut, walau secara tegas disampaikan perwakilan karyawan RSUD Kanjuruhan, bahwa petisi mereka tidak terkait kepentingan apapun, bisa menjadi bagian dari lahirnya permintaan Mahendrajaya dipertahankan.

"Untuk itu saya tidak bisa berkomentar panjang. Tapi saya pikir sah-sah saja kalau karyawan menuntut hal itu," imbuh Didik.

Lahirnya petisi serta harapan besar masyarakat Kabupaten Malang atas titik terang beberapa kasus terkait pelayanan kesehatan yang terjadi sejak tahun 2015-2018 lalu menjadi pemicu adanya polemik adanya mutasi dan rotasi dalam tubuh rumah sakit berplat merah di Kabupaten Malang ini.

Sayangnya, Gus Dur sebagai pihak yang terkait langsung sejak dari Senin (10/06/2019) kemarin sampai berita ini ditulis belum memberikan pernyataannya terkait hal tersebut. 

MalangTIMES mencoba mengirimkan pesan WA menanyakan hal tersebut sampai via telepon yang belum dijawab oleh Gus Dur.

End of content

No more pages to load