MALANGTIMES - Pembangunan Pasar Blimbing tampaknya masih belum menemui titik terang hingga sekarang. Adendum atau perjanjian kerja sama (PKS) masih menjadi kendala tersendiri untuk penyelesaian pembangunan pasar tradisional di Kecamatan Blimbing tersebut.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang Wahyu Setianto menyampaikan, saat ini Pemerintah Kota Malang dan investor masih difasilitasi oleh DPRD Kota Malang berkaitan dengan realisasi pembangunan pasar tersebut. Sebab, masih terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan masa pengelolaan pasar oleh investor setelah dibangun nantinya.

"Jadi, masa pengelolaan pasar oleh investor masih menjadi perdebatan. Kan kami masih menunggu," katanya kepada wartawan, Senin (10/6/2019).

Wahyu menjelaskan, investor menghendaki mengelola pasar dengan durasi 30 tahun pasca-pasar usai dibangun secara fisik. Sementara dalam aturan  Permendagri, dijelaskan bahwa masa pengelolaan pasar adalah 30 tahun sejak PKS ditandatangani.

"Dan PKS sudah ditandatangani pada 2010 lalu. Seandainya dibangun tahun ini, maka masa pengelolaan oleh investor tinggal 21 tahun. Dan kalau dibangun tahun depan, berkurang jadi 20 tahun. Tapi investor mintanya tetap 30 tahun saat dibangun. Ini masih jadi perdebatan," jelas Wahyu.

Dia menegaskan, Pemerintah Kota Malang akan tetap patuh dengan peraturan yang dibuat. Sehingga, saat ini dia pun memilih untuk menunggu keputusan dari kedua belah pihak. Sehingga untuk sementara waktu tidak ada langkah yang bisa diambil. "Dan kami hanya bisa membuat pedagang merasa nyaman berdagang karena kondisinya memang masih seperti ini," imbuhnya.