Salah satu kalimat ungkapan yang dilontarkan warganet di twitter (@twitter).
Salah satu kalimat ungkapan yang dilontarkan warganet di twitter (@twitter).

MALANGTIMES - Mendengar kata 'jancok' bagi orang Malang merupakan hal biasa. Karena kata itu kebanyakan menjadi salah satu bumbu pergaulan untuk merekatkan sebuah ikatan pertemanan.

Tapi dengan konotasi yang berbeda, kata 'jancok' sering disebut memiliki arti yang jauh berbeda, bahkan cenderung pada pemaknaan yang buruk. Terutama bagi orang luar Malang dan Surabaya, yang sering mengartikan kata 'Jancok' sebagai konotasi kotor.

Namun di era digitalisasi yang serba luas dan cepat seperti sekarang, komunikasi yang dilakukan menggunakan kata 'jancok' pun sangat marak. Hal itu masih dinilai wajar saat kata itu dilontarkan untuk teman sebaya atau teman bermain warganet itu sendiri.

Tapi bagaimana jika kata 'jancok' dan umpatan kasar lain ditujukan kepada sebuah lembaga khusus lantaran merasa sangat kecewa? Sepertinya hal itu juga semakin banyak kita temui hingga hari ini.

Karena di zaman yang serba canggih seperti sekarang, warganet dengan mudah dapat berkomunikasi dengan para pejabat, pemimpin daerah, hingga presiden sekalipun. Seperti tak ada sekat, komunikasi biasa terjalin melalui adu balas di media sosial.

Saat seorang tokoh, katakanlah kepala daerah berhasil membuat gebrakan, tak sedikit warganet akan berbondong-bondong menyampaikan apresiasinya secara langsung. Termasuk juga ketika ada hal yang tak beres, mereka cenderung memberikan saran dan melayangkan protes di media sosial pula.

Namun sayangnya, tak sedikit warganet yang melontarkan rasa protesnya dengan kata-kata yang cenderung memprovokatif dan kasar. Alhasil, dalam waktu sekejap protes yang dilayangkan pun viral dan didengar seantero Indonesia.

Di Kota Malang sendiri, fenomena penggunaan kata kasar dalam menyampaikan kritik di media sosial hampir selalu terjadi. Seperti dalam peristiwa yang tengah ramai diperbincangkan publik kali ini misalnya, berkaitan dengan surat edaran Ramadan yang ditandatangani Wali Kota Malang, Sutiaji.

Tak tanggung - tanggung, warganet pun menyampaikan banyak umpatan dan ucapan tak pantas di media sosial. Politisi Demokrat itu dimaki dan disebut dengan kata 'jancok' oleh seorang warganet di twitter.

Akun @vonbrahmana salah satunya, yang membuat cuitan di twitter pada Selasa (7/5/2019) sore dengan membalas cuitan dari akun twitter berita Kompas.com. Sembari menautkan berita yang berkaitan dengan surat pengumuman yang ditandatangani pada akhir April lalu, akun Kompas.com menyertakan sebuah kalimat jika Wali Kota Malang memastikan tidak menyinggung umat non muslim dalam surat edaran tersebut.

"Denial, denial, dan terus denial (menyangkal;red). . Sutiaji Jancok," cuitnya dalam kolom komentar balasan akun Kompas.

Pengamat Komunikasi Politik dan Public Relations, Maulina Pia Wulandari, Ph.D pun sangat menyayangkan protes dengan menggunakan kata kasar tersebut. Karena dia menilai, menyampaikan aspirasi ataupun keluhan tidak seharusnya dengan kata-kata kasar.

"Sebagai warga kita tetap harus menghormati legitimasi institusi pemerintah. Protes boleh tapi harus menggunakan bahasa sopan dan kritikan juga bersifat konstruktif," katanya saat dihubungi MalangTIMES, Rabu (8/5/2019).

Dia menjelaskan, kata 'jancok' memang menjadi bagian tersendiri dalam komunikasi yang dijalin masyarakat di Jatim, khususnya Malang dan Surabaya. Namun penggunaan kata itu sendiri harus melihat kondisi dan pada tempatnya.

"Kalau menyampaikan aspirasi atau keluhan kepada pemerintah sebaiknya tidak menggunakan kata-kata kasar seperti umpatan," tegasnya.

Meski pada dasarnya, masyarakat memiliki hak untuk melayangkan protesnya di media sosial. Dia juga menilai jika selama ini protes yang disampaikan warganet Malang sebagian besar masih dalam taraf wajar.

Ketika protes yang dilontarkan semakin keras, dia menilai kemungkinan adanya kurang komunikasi yang dijalin dengan masyarakat oleh Pemkot Malang sendiri. Sehingga dia mendorong agar Pemkot Malang menciptakan komunikasi yang baik dalam merespons keluhan warganya, termasuk komunikasi di media sosial.

"Pemkot Malang harus belajar merespons keluh kesah warga melalui semua saluran termasuk medsos, ya jangan hanya respon sekenanya saja demi ingin terlihat reaktif dan respon pada protes warga. Tapi harus benar-benar ditanggapi secara serius," ungkapnya.

Hal itu menurutnya harus segera dilakukan. Selain tanggap dengan melakukan gerakan di lapangan setelah adanya protes, respons di media sosial juga dapat mengurangi kenyinyiran warganet.

"Kalau nggak ada aksi, ya jangan salahkan warganet yang semakin nyinyir. Komunikasi dari dalam tubuh Pemkot Malang sendiri juga harus dibenahi. Agar warganet juga tak mempertanyakan kinerja mereka," pungkasnya.