Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah (NurlyLa Ratri/MalangTIMES).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah (NurlyLa Ratri/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Rencana untuk memberikan uang makan kepada Guru Tidak Tetap (GTT)  dan juga Pegawai Tidak Tetap (GTT) di Kota Malang sudah dalam tahap pengkajian. Dalam waktu dekat, GTT dan PTT ditargetkan sudah menerima uang makan sebagaimana yang telah ditentukan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah menyampaikan, pemberian uang makan kepada GTT dan PTT tersebut merupakan kebijakan baru dari Pemerintah Kota Malang. Sehingga dalam APBD 2019 memang belum dimasukkan.

"Untuk uang makan itu nanti besaran anggarannya akan masuk di bagian Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," katanya pada wartawan, Senin (28/1/2019).

Menurutnya, uang makan yang diberikan tersebut setiap harinya sebesar Rp 20 ribu per harinya. Selanjutnya dikalikan dengan hari aktif dari masing-masing guru saat mengajar. Ketika sedang izin dan tidak masuk mengajar, maka uang makan tidak diberikan.

"Per hari Rp 20 ribu, tinggal dikalikan saja itu per bulan berapa. Tergantung aktif masuknya guru, kalau izin tidak diberikan uang makan," imbuhnya.

Bukan hanya uang makan, lanjutnya, bagi GTT dan PTT yang masa pengabdiannya sudah menyentuh angka lima tahun lebih, maka akan mendapat gaji minimal Rp 1,7 juta. Uang tersebut diambilkan dari sumber bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) dari tingkat PAUD sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Sudah kami sosialisasikan beberapa kali, nanti akan kami laksanakan rapat bersama dengan seluruh guru dari PAUD sampai SMP pada awal Maret mendatang," paparnya.

Skema pemberian uang makan juga gaji tersebut menurut perempuan berhijab ini akan segera diatur. Terutama untuk GTT dan PTT di sekolah negeri. Sementara untuk sekolah swasta sifatnya adalah hibah, yang tentunya memiliki skema tersendiri.

"Ini khusus untuk sekolah negeri, kalau swasta nanti akan saya lihat lagi seperti apa," pungkasnya.