JATIMTIMES - Menjelang Ramadan 1447 Hijriah atau Bulan Puasa 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bondowoso mulai menyusun langkah antisipatif untuk meredam potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar TPID Bondowoso di Ruang Sabhabina I Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Selasa (20/1/2026) sore.
Baca Juga : Ditemukan Leher Putus, Badan Pria Menggantung Jatuh Ke Tanah
Rapat ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Pemkab Bondowoso, Bank Indonesia (BI) Jember, Bulog, aparat kepolisian, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Selain mengevaluasi kondisi ekonomi daerah secara umum, forum ini secara khusus menyoroti isu stabilitas harga menjelang Ramadan. Peningkatan kebutuhan masyarakat selama bulan puasa dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga, terlebih di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu dan rawan bencana, yang dapat mengganggu distribusi barang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Dr. Fathur Rozi, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah daerah semata, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor.
“Ini rapat tingkat tinggi, tapi yang paling penting adalah tindak lanjut di lapangan setelah rapat ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, menjelang Ramadan permintaan masyarakat cenderung meningkat, sehingga diperlukan strategi khusus agar inflasi tetap terkendali dan harga kebutuhan pokok tetap stabil. Dalam paparannya, Sekda menyampaikan konsep pengendalian inflasi melalui empat langkah utama atau 4K.
Pertama, keterjangkauan harga, yakni memastikan harga kebutuhan pokok tetap bisa dijangkau oleh masyarakat agar daya beli tidak tergerus. Kedua, ketersediaan pasokan, di mana kenaikan permintaan harus diimbangi dengan kecukupan stok barang.
Langkah ketiga adalah kelancaran distribusi. Menurutnya, distribusi barang harus berjalan tanpa hambatan, terlebih dengan rencana dibukanya exit tol di Situbondo. Ia menekankan peran Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) untuk memastikan akses jalan dalam kondisi baik. Terakhir, komunikasi efektif antar pemangku kepentingan agar kebijakan stabilisasi harga dapat berjalan optimal.
Baca Juga : Dua Raperda Disahkan di Awal Tahun, Ketua DPRD Jatim: Utamakan Kepentingan Masyarakat
Sementara itu, Bank Indonesia Jember mencatat bahwa struktur ekonomi Bondowoso masih didominasi oleh sektor pertanian yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Namun, faktor cuaca disebut menjadi tantangan tersendiri.
“Curah hujan yang tinggi dapat mempengaruhi hasil dan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan,” ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Jember, Iqbal Reza Nugraha.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso, Nunung Setianingsih, menyampaikan pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan Bulog dan instansi terkait lainnya untuk memitigasi risiko inflasi, khususnya selama Ramadan.
“Stabilisasi harga akan kami lakukan melalui berbagai program, seperti gerakan pangan murah, pasar murah, dan langkah lainnya,” pungkasnya.
