JATIMTIMES - Generasi Z pelan tapi pasti masuk usia produktif. Mereka bekerja, berpenghasilan, dan mulai memikirkan masa depan, termasuk soal rumah. Namun, di hadapan sistem pembiayaan perumahan, Gen Z kerap dicap tidak bankable atau berisiko tinggi. Stigma ini, menurut Pakar Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnuwardhana (Unidha) Malang, Dr. Dwi Ekasari Harmadji, sudah saatnya dikoreksi.
“Label berisiko pada Gen Z lebih banyak lahir dari kacamata lama yang belum menyesuaikan perubahan struktur ekonomi,” ujar Dwi Ekasari saat dimintai pandangan terkait kebijakan pembiayaan perumahan bagi generasi muda, Senin, (19/1/2026).
Baca Juga : Alarm Bunuh Diri Mahasiswa Menguat, Psikolog UIN Maliki Malang Dorong Kampus Wajibkan Screening Mental Maba
Stigma terhadap Gen Z umumnya muncul karena pola kerja yang tidak konvensional. Banyak dari mereka bergerak di sektor gig economy, mulai dari pekerja lepas, kreator digital, hingga mitra platform daring, dengan pendapatan yang fluktuatif dan tanpa slip gaji tetap. Ditambah lagi, usia yang relatif muda membuat rekam jejak kredit mereka masih pendek.
Namun, di balik itu ada sisi yang kerap luput. Gen Z justru tumbuh dengan literasi keuangan digital yang lebih baik, terbiasa dengan transparansi transaksi, dan relatif lebih hati-hati dalam mengambil utang besar karena belajar dari krisis ekonomi global sebelumnya. Sejumlah data kredit ritel bahkan menunjukkan tingkat gagal bayar Gen Z kompetitif dibanding generasi sebelumnya.
“Ini bukan soal generasinya yang berisiko, tapi sistem penilaiannya yang belum relevan,” tegasnya.
Munculnya skema khusus KPR untuk Gen Z, termasuk yang digagas perbankan nasional, dinilai sebagai langkah rasional. Secara demografis, Gen Z mencakup sekitar seperempat populasi Indonesia dan berada di usia ideal sebagai pembeli rumah pertama.
Dari sudut pandang ekonomi makro, membuka akses kepemilikan rumah bagi Gen Z berarti menggerakkan sektor konstruksi, menjaga keseimbangan pasar hunian agar tidak hanya didominasi sewa, serta menyelaraskan kebijakan perumahan dengan agenda pemerintah.
Risiko tetap ada, tetapi bisa dikelola. Mulai dari penggunaan data alternatif dalam credit scoring, uang muka yang disesuaikan, skema pembiayaan bersama orang tua, hingga perlindungan asuransi. “Ini bukan kebijakan gegabah, melainkan penyesuaian terhadap realitas demografi dan pasar,” jelasnya.
Menurut Dwi Ekasari, skema KPR konvensional dirancang untuk dunia kerja abad ke-20: gaji tetap, satu perusahaan, dan kenaikan pendapatan linear. Sementara Gen Z hidup di dunia yang serba fleksibel dan multi-sumber penghasilan.
Karena itu, reformasi mutlak diperlukan. Verifikasi pendapatan seharusnya berbasis arus kas, bukan sekadar slip gaji. Pembayaran cicilan perlu fleksibel, bisa menurun saat penghasilan rendah dan dipercepat saat pendapatan meningkat tanpa penalti. Bahkan, tenor kredit pun bisa dibuat lebih adaptif dengan sistem bertahap sesuai perkembangan karier.
“Standarnya tidak diturunkan, tapi metrik risikonya yang disesuaikan,” katanya.
Baca Juga : Pria Paruh Baya Asal Pujon Ditemukan Tewas di Gubuk Kebun Apel
Inovasi teknologi menjadi kunci mitigasi risiko. Pemanfaatan data digital, pemantauan berbasis kecerdasan buatan, hingga integrasi open banking memungkinkan bank mendeteksi potensi masalah lebih dini. Di sejumlah negara, pendekatan ini terbukti menekan tingkat gagal bayar hingga puluhan persen.
Tak hanya itu, skema kepemilikan bersama, sewa-beli, hingga asuransi kehilangan pekerjaan dapat menjadi bantalan sosial-ekonomi bagi debitur muda agar tetap aman di tengah dinamika pasar kerja.
Gen Z diproyeksikan menjadi tulang punggung tenaga kerja global dalam satu dekade ke depan. Kepemilikan rumah bukan sekadar soal aset, tetapi fondasi stabilitas ekonomi, sosial, dan psikologis jangka panjang.
Bagi perbankan, ini berarti relasi nasabah puluhan tahun ke depan. Bagi negara, ini soal mencegah ketimpangan aset antar generasi. Dan bagi masyarakat, ini tentang membangun komunitas yang stabil dan produktif.
Namun peluang ini mensyaratkan ekosistem yang sehat: literasi finansial yang kuat, regulasi yang melindungi konsumen, pasokan rumah terjangkau, serta jaring pengaman sosial yang memadai.
Menurut Dwi Ekasari, pertanyaannya bukan lagi apakah aman memberi KPR kepada Gen Z. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana merancang produk pembiayaan yang aman, adil, dan berkelanjutan sesuai realitas ekonomi hari ini.
“Bank yang cepat beradaptasi sedang menyiapkan masa depannya. Yang bertahan dengan pola lama justru berisiko kehilangan satu generasi penuh,” pungkasnya.
