JATIMTIMES - Kota Malang masih dihadapkan pada persoalan klasik pengelolaan sampah. Sejumlah tempat pembuangan sampah (TPS) dilaporkan membutuhkan perbaikan segera.
Namun hingga awal 2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang baru memastikan satu titik TPS yang akan direvitalisasi melalui skema corporate social responsibility (CSR).
Baca Juga : Bedah Spesifikasi Suzuki Jimny 5-Door, SUV Kompak dengan DNA Off-Road
Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang tak menampik bahwa keterbatasan anggaran menjadi ganjalan utama. Dari sekian banyak TPS yang kondisinya memprihatinkan, baru satu komitmen bantuan CSR yang berhasil diamankan dari pihak swasta.
“Kalau CSR, sejauh ini baru satu yang masuk, yaitu untuk perbaikan TPS di dekat Sardo, dekat Hotel Pelangi,” ujar Raymond.
Bantuan tersebut, lanjut Raymond, berasal dari salah satu hotel di Kota Malang dan akan digunakan untuk merevitalisasi TPS di kawasan Jalan Simpang Gajayana, Kecamatan Lowokwaru, itu.
Nilai CSR yang dikucurkan diperkirakan mencapai Rp 200 juta dan direncanakan mulai direalisasikan pada tahun 2026. Meski demikian, angka tersebut dinilai masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan perbaikan TPS secara menyeluruh.
“Masih banyak TPS yang perlu diperbaiki, seperti TPS Jatimulyo, TPS Pandanwangi dan TPS Simpang Wilis. TPS Simpang Wilis kemarin sempat mendapat CSR, tapi pekerjaannya belum selesai. Karena sudah berganti tahun, perlu dilanjutkan kembali,” jelasnya.
DLH Kota Malang juga masih mengupayakan pembenahan TPS di kawasan Bunulrejo. Sementara itu, TPS Mulyorejo disebut sudah rampung direvitalisasi. Sejumlah TPS lain di Kecamatan Lowokwaru turut masuk daftar prioritas, terutama yang membutuhkan atap penutup agar sampah tidak menimbulkan bau menyengat, khususnya saat musim hujan.
Baca Juga : Angin Puting Beliung Terjang Mlandingan Situbondo
"Termasuk juga TPS Gunung Muria, Kawasan Hutan Malabar juga telah diusulkan untuk diperbaiki. Tetapi karena belum ada anggaran, masih kami upayakan apakah bisa masuk Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) atau kemungkinan di 2027,” katanya.
Untuk mempercepat penanganan persoalan TPS, DLH Kota Malang berencana lebih agresif menggandeng sektor swasta. Di awal tahun ini, DLH akan mulai menyusun proposal dan melakukan pendekatan langsung ke perusahaan-perusahaan yang berpotensi menyalurkan dana CSR.
“Tahun kemarin konsentrasi kami menyelesaikan kegiatan yang sudah berjalan. Ini tahun baru, kami akan mulai lagi, mengajukan proposal ke perusahaan atau swasta yang kemungkinan bisa membantu,” pungkas Raymond.
