JATIMTIMES - Penataan parkir di kawasan Kayutangan Heritage tak hanya mengubah wajah lalu lintas. Tetapi juga berdampak langsung pada para juru parkir (jukir) yang selama ini menggantungkan hidup di tepi jalan.
Sebagai informasi, saat ini parkir di kawasan tersebut telah ditertibkan. Para pengunjung diwajibkan untuk memarkirkan kendaraannya di gedung parkir bertingkat yang baru saja diresmikan.
Baca Juga : BTN dan KPR Gen Z : Ketika Digitalisasi Jadi Alat Inklusi Hunian
Dengan hal itu, ruas Jalan Basuki Rachmat yang menjadi koridor utama Kayutangan Heritage menjadi lebih lengang. Di ruas jalan itu, parkir hanya diperbolehkan di sisi barat ruas jalan.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang mencatat, ada empat titik parkir roda empat di sisi kanan jalan atau sisi timur yang terdampak langsung kebijakan tersebut.
Kepala Bidang Parkir Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, menyebut jumlah jukir di tiap titik tidak sama. Ada yang dua orang, ada pula yang tiga orang dalam satu titik parkir.
“Di sisi kanan itu ada empat titik. Di satu titik ada dua jukir, ada juga yang tiga,” ujar Rahmat.
Meski demikian, Dishub memastikan tidak tinggal diam terkait nasib para jukir. Pemerintah Kota Malang tengah menyiapkan sejumlah skema agar mereka tetap bisa diberdayakan, meski bergantung pada ketersediaan anggaran.
“Kalau ada anggaran dari APBD, tentu bisa kita pekerjakan. Kalau belum memungkinkan, kita cari mekanisme yang lebih soft, misalnya melalui kerja sama,” jelasnya.
Baca Juga : Wabup Blitar Beky Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Kolaborasi dengan Charoen Pokphand
Rahmat menegaskan, penataan parkir di Kayutangan Heritage bukan kebijakan mendadak. Proses sosialisasi telah dilakukan sejak 2024, termasuk pendataan jukir yang beroperasi di kawasan tersebut.
“Semua jukir di Kayutangan saat ini sudah kami berikan Kartu Tanda Anggota (KTA) sementara. Sejak awal sudah kita informasikan, jadi ini memang bagian dari rencana penataan kawasan,” pungkasnya.
Penataan parkir Kayutangan Heritage menjadi bagian dari upaya Pemkot Malang menata kawasan heritage agar lebih tertib, nyaman, dan terintegrasi, tanpa mengabaikan aspek sosial para pekerja sektor informal di dalamnya.
