JATIMTIMES — Aula Graha Paripurna DPRD Kota Blitar, Senin pagi, 3 November 2025, menjadi panggung penting bagi arah pembangunan Kota Blitar tahun depan. Dalam Rapat Paripurna penyampaian penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun Anggaran 2026, Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, menyampaikan nota keuangan yang memuat arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan.

Dalam paparannya, Wali Kota menegaskan bahwa rancangan APBD 2026 merupakan kelanjutan dari visi besar pemerintahannya: “Kota Blitar yang Maju, Sehat, dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan.” Arah kebijakan itu, katanya, berfokus pada penguatan pondasi transformasi pelayanan dasar yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Baca Juga : Cek Lokasi dan Waktu Layanan SIM Keliling Polresta Malang Kota Selama November 2025

“Tema pembangunan tahun 2026 kami fokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, revitalisasi infrastruktur perkotaan, penanggulangan kemiskinan, ekonomi yang tangguh dan inklusif, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Mas Ibin dalam sambutannya di hadapan pimpinan DPRD, Forkopimda, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Arah Kebijakan: Menjaga Konsistensi dan Kemandirian Fiskal

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Blitar dr. Syahrul Alim, Mas Ibin menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama pada 6 Oktober 2025.

Rancangan ini, jelasnya, tetap berpegang pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang konsisten, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD 2026.

Total rancangan APBD 2026 Kota Blitar diproyeksikan mencapai Rp841,82 miliar, turun sekitar 11,23 persen dibanding tahun 2025. Penurunan ini disebabkan melemahnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Meski begitu, Wali Kota menegaskan bahwa langkah antisipatif sudah disiapkan agar tidak berdampak langsung pada layanan publik.

“Kemampuan fiskal kita memang menurun, tetapi semangat pelayanan tidak boleh ikut menurun. Kami akan tetap memprioritaskan program-program yang menyentuh masyarakat secara langsung,” kata Mas Ibin.

Distribusi Anggaran: Antara Kewajiban dan Prioritas Publik

Dalam rincian nota keuangan yang disampaikan, pendapatan daerah 2026 diperkirakan sebesar Rp785,57 miliar, ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp210,18 miliar, serta pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi sebesar Rp566,09 miliar. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp841,82 miliar, dengan komposisi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Belanja operasi menjadi komponen terbesar, mencapai Rp765,49 miliar, yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Belanja modal, sebesar Rp72,32 miliar, difokuskan pada pembangunan infrastruktur perkotaan, sementara belanja tidak terduga disiapkan sebagai standby budget menghadapi kemungkinan bencana dan kedaruratan sosial.

“Kami tetap memegang prinsip mandatory spending. Artinya, pemenuhan belanja wajib untuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar menjadi prioritas mutlak,” ujar Wali Kota.

Mas Ibin juga menyoroti kebijakan Permenkeu Nomor 24 Tahun 2024 yang mengatur sanksi pemotongan dana transfer bila daerah tidak memenuhi porsi belanja wajib. “Kondisi fiskal yang ketat justru menuntut kami untuk semakin kreatif dan disiplin dalam mengelola anggaran,” tambahnya.

Fokus Pembangunan: Dari Pendidikan Gratis hingga Blitar Trade Center

Meski APBD 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Blitar memastikan bahwa program-program pro rakyat tetap berjalan.
Mas Ibin merinci sejumlah prioritas belanja yang difokuskan pada tiga sektor utama:

Pertama, belanja diarahkan untuk kebutuhan masyarakat secara langsung. Anggaran difokuskan pada pendidikan gratis, mulai dari pengadaan seragam, perlengkapan belajar, bimbingan belajar gratis, hingga beasiswa bagi mahasiswa dan siswa di sekolah swasta. Di sektor sosial, pemerintah tetap menyiapkan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, bantuan RASTRADA, santunan bagi yatim piatu, serta ransum bagi lansia. Di bidang kesehatan, anggaran digunakan untuk pengadaan obat-obatan di RSUD dan puskesmas, serta pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis.

Kedua, belanja untuk peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan publik.Fokus diarahkan pada normalisasi drainase dan irigasi, revitalisasi pedestrian, penguatan sistem informasi pelayanan publik, serta pembangunan ruang terbuka hijau. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan proyek strategis seperti pembangunan Blitar Trade Center (BTC), revitalisasi pasar tradisional, dan pengembangan destinasi wisata baru.

Ketiga, dukungan terhadap program prioritas nasional dan percepatan ekonomi daerah.
Termasuk di dalamnya penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, penyediaan rumah layak huni, pengendalian inflasi, hingga penyelenggaraan festival seni dan budaya sebagai bagian dari strategi pariwisata kota.

“Kita ingin pembangunan Kota Blitar tidak hanya fisik, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Semua harus terintegrasi,” tutur Wali Kota.

Menjawab Tantangan Fiskal: Antara Strategi dan Optimisme

Mas Ibin secara terbuka mengakui bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang penuh tantangan.
Dengan menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan potensi pengurangan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemampuan fiskal daerah diperkirakan akan lebih terbatas. Kondisi itu dapat berdampak pada menurunnya kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Apakah Kota Blitar di ambang krisis fiskal? Saya kira tidak. Tantangan ini adalah momentum bagi kita untuk menegakkan kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.

Untuk itu, Pemkot Blitar menyiapkan dua kebijakan besar: kebijakan sisi pendapatan dan kebijakan sisi belanja.Dari sisi pendapatan, pemerintah berkomitmen memperkuat PAD dengan langkah-langkah strategis: intensifikasi pajak daerah, perluasan basis wajib pajak, serta diversifikasi sumber pendapatan melalui layanan publik berbayar yang sah dan transparan. Selain itu, pemerintah akan membuka ruang bagi skema pembiayaan alternatif, seperti kerja sama investasi dan pemanfaatan aset daerah untuk proyek infrastruktur prioritas.

Dari sisi belanja, paradigma baru akan diterapkan. Pemerintah menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas, dengan mengutamakan belanja esensial yang langsung menyentuh masyarakat dan memangkas belanja pendukung yang kurang produktif.

“Belanja daerah tidak boleh sekadar habis terserap, tapi harus betul-betul berdampak.Kita ingin setiap rupiah APBD punya nilai manfaat bagi warga," ujar Mas Ibin.

Menatap 2026: Transformasi yang Berlanjut

Baca Juga : Aktivasi Tempat Pengolah Sampah Tiga Desa dan Kelurahan di Kota Batu Tunggu Kesiapan Lahan

Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk tetap konsisten dalam menjaga arah pembangunan.Wali Kota menegaskan, semua kebijakan yang disusun dalam APBD 2026 merupakan bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah menuju pemerintahan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil.

“Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berinovasi,” katanya menutup sambutan. “Justru dalam situasi seperti ini, kita diuji: sejauh mana kita mampu mengelola anggaran dengan bijak dan tetap melayani masyarakat dengan sepenuh hati.”

Dengan ditandai penyampaian nota keuangan ini, DPRD Kota Blitar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahas secara rinci rancangan APBD sebelum disepakati bersama dalam rapat paripurna selanjutnya.Rapat yang berlangsung selama dua jam tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kota Blitar, unsur Forkopimda, serta perwakilan OPD.

“Kita percaya, dengan kerja sama yang solid antara DPRD dan Pemerintah Kota, Blitar akan terus melangkah maju, membangun dari keterbatasan menuju kesejahteraan,” pungkas Mas Ibin.

Program Sosial dan BTC Tetap Jadi Prioritas dalam Arah Pembangunan Kota Blitar 2026

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, menegaskan bahwa meskipun kondisi keuangan daerah tahun 2026 mengalami penurunan akibat berkurangnya dana transfer pusat, program-program prorakyat tetap menjadi prioritas utama dalam rancangan APBD tahun depan.

Ia menyampaikan bahwa penyusunan APBD dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh aspek pendapatan dan rencana belanja dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Setiap tahun, perencanaan anggaran dan belanja daerah selalu disusun secara komprehensif. Mulai dari sisi pendapatan, hingga rencana kegiatan seluruh OPD,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

Tri Iman menjelaskan, penyesuaian dalam pembiayaan pembangunan daerah menjadi hal yang wajar mengingat turunnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pemerintah Kota Blitar di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Syauqul Muhibbin (Mas Ibin) tetap berkomitmen menjaga kesinambungan program sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Program-program seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan Rastrada tetap ada. Hanya nanti besarannya disesuaikan kemampuan keuangan daerah.Jumlah anggaran akan dibahas bersama dan disepakati antara Wali Kota dengan DPRD,” terangnya.

Lebih jauh, Tri Iman menegaskan bahwa seluruh arah kebijakan pembangunan Kota Blitar pada dasarnya berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga. Menurutnya, tidak semua program harus dikategorikan sebagai bantuan langsung untuk bisa berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan.

“Kalau biasanya kita hanya menyoroti hal-hal yang tampak langsung, seperti sekolah gratis atau Rastrada, padahal semua kegiatan pembangunan punya efek ke pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, langkah memperluas jaringan pemasaran produk lokal ke luar daerah adalah bagian dari strategi penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika pelaku usaha kecil dan menengah memiliki akses pasar lebih luas, otomatis daya beli masyarakat naik dan angka kemiskinan bisa ditekan.

“Pada prinsipnya, setiap pembangunan daerah diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan itu, salah satunya, berarti menurunkan tingkat kemiskinan,” imbuhnya.

Selain program sosial, Tri Iman menegaskan bahwa pembangunan Blitar Trade Center (BTC) tetap menjadi salah satu prioritas ekonomi strategis di tahun 2026. BTC dirancang sebagai pusat perdagangan modern yang akan memperluas jaringan distribusi produk unggulan Blitar sekaligus membuka peluang baru bagi pelaku UMKM.

“Tahun 2026 kita rencanakan mulai pembangunan BTC.Meski pembiayaan dari TKD menurun, pemerintah akan meninjau alternatif-alternatif pendanaan lain. Yang jelas, BTC harus berjalan karena ini penting bagi penguatan ekonomi daerah,” ujarnya. 

Menurutnya, keberadaan BTC akan memberikan efek domino terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan tersedianya ruang promosi dan transaksi yang lebih luas, produk-produk Blitar memiliki peluang menembus pasar regional hingga nasional.

“Dengan BTC, pasar produk Blitar akan makin luas. Pendapatan masyarakat naik, dan otomatis kemiskinan ikut turun,” tegas Tri Iman.

Ia menutup dengan menyatakan bahwa seluruh kebijakan pembangunan tahun 2026 tetap berpedoman pada visi besar Pemerintah Kota Blitar untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

“Kita beradaptasi dengan kemampuan keuangan daerah, tapi semangat membangun kesejahteraan masyarakat tetap sama,” pungkasnya.