JATIMTIMES - Peran swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai sangat penting dalam mendukung perbaikan fasilitas pendidikan di Kota Malang. Namun, kontribusinya hingga kini dinilai belum maksimal.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, menyebutkan bahwa jika CSR bisa dimanfaatkan secara optimal, beban pembiayaan rehabilitasi sekolah tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Kalau CSR bisa dimaksimalkan tentu akan sangat membantu. Tapi karena belum optimal, maka kami bersama Pemkot memilih menyiapkan anggaran langsung dari APBD,” pungkasnya.
Baca Juga : Netizen Geruduk IG Ahmad Assegaf, Isu Hilangnya Uang Rp 23 Miliar Milik Tasya Farasya Jadi Sorotan
Sementara saat ini, pada perubahan APBD 2025, DPRD Kota Malang telah merestui alokasi anggaran sebesar Rp 2,4 Miliar untuk program rehabilitasi sekolah.
Dana tersebut difokuskan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak. Sebab tentunya, kondisi bangunan yang rusk berpotensi menghambat kegiatan belajar mengajar.
Untuk itu, ia menegaskan bahwa kebutuhan rehab sekolah sudah mendesak. Kajian serta pendataan teknis menurutnya telah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang. “Rehabilitasi sekolah ini memang harus segera direalisasikan. Apalagi Disdikbud sudah melakukan peninjauan langsung di lapangan,” jelas Suryadi.
Ia memaparkan, dengan anggaran tersebut diperkirakan lebih dari 10 sekolah bisa tersentuh perbaikan. Meskipun besaran biayanya tetap menyesuaikan tingkat kerusakan bangunan.
Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Mutakhirkan DTSEN Secara Berkala
Untuk kerusakan ringan hingga sedang, kebutuhan anggarannya tidak terlalu besar. Namun untuk kerusakan berat, seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB), bisa menelan biaya hingga Rp 200 juta per unit. “Sekolah dengan kerusakan berat akan menjadi prioritas, supaya proses pembelajaran tetap berjalan lancar,” tegasnya.
