JATIMTIMES - Pemerintah pusat turun tangan menyikapi kericuhan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di Jawa Timur beberapa waktu lalu. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta daerah-daerah di Jatim kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) demi menjaga kondusivitas.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Pelaksanaan Monitoring Jatim yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (11/9/2025). Rapat dipimpin Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak bersama forkopimda dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi.

Baca Juga : Laba Bersih Bank Jatim Meningkat 30,64 Persen di Triwulan 2 Tahun 2025

"Dalam rangka menjaga kamtibmas, kami ke berbagai daerah yang ada unjuk rasa. Kami membahas berbagai hal mulai advokasi forkopimda, duduk dengan tokoh masyarakat, sampai pengaktifan kembali siskamling," ujar Teguh, Kamis (11/9/2025).

Teguh menegaskan, pengaktifan siskamling difokuskan pada level RT/RW agar kembali berjalan efektif. Menurut dia, beberapa wilayah di Jatim sudah menjalankan siskamling, namun perlu diperkuat.

"Kita fokus mengaktifkan siskamling pada tatanan RT/RW untuk dihidupkan lagi dan disempurnakan. Tadi forkopimda Jatim sudah memberi masukan, ini catatan kami untuk cermati dan tindaklanjuti menjadi kebijakan yang tepat," katanya.

Ia menambahkan, daerah-daerah yang sempat terjadi kericuhan mendapat perhatian khusus. "Siskamling di beberapa daerah masih aktif, tapi kita harap semua (daerah) segera. Kita dapat masukan komprehensif dari berbagai daerah, nanti ada kebijakan yang akan disampaikan ke daerah-daerah. Siskamling dilakukan di daerah-daerah yang ada unjuk rasa, dan lebih fokus lagi ke daerah yang ada anarkisnya," tegas Teguh.

Lebih jauh, Teguh menyebut pihaknya bersama aparat sudah memetakan akar masalah dari peristiwa unjuk rasa. "Kita sudah duduk bersama mengkaji akar masalah dan kejadiannya sampai aksinya di mana saja kemudian kerusakan apa semua dan proses hukum. Kita fokus mengaktifkan siskamling yang harus disesuaikan dengan kondisi," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menekankan pentingnya peremajaan siskamling. Ia menilai, peran generasi muda, khususnya gen Z dan milenial, sangat penting agar kegiatan ronda tidak hanya jadi rutinitas warga tua.

"Siskamling ini kan bukan sesuatu yang baru. Tapi perwakilan Kodam Brawijaya menyampaikan perlu ada peremajaan. Perlu melibatkan gen Z diajak ke siskamling ya. Jangankan gen Z, milenialnya ini seperti usia kami-kami ini juga memang masih perlu digugah lagi untuk lebih rajin seperti generasi-generasi sebelum kita," beber Emil.

Baca Juga : Legislatif Dituntut Buka Ruang Aspirasi, Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim: Itu Rutinitas Sejak Lama

Menurut dia, di Jatim ada sekitar 145 ribu pos siskamling yang siap diaktifkan kembali. Namun, belum semua RT memiliki pos. 

"Pengaktifan siskamling ini bukan semata-mata karena kejadian baru-baru ini, tapi banyak sekali hal yang memang siskamling perlu diaktifkan. Tapi 145.000 pos siskamling di Jatim itu artinya belum semua RT punya pos, tapi kalau di tingkat RW hampir semua sudah punya pos siskamling," jelasnya.

Emil menambahkan, saat ini 25 kabupaten/kota di Jatim sudah merespons surat edaran dari Kemendagri terkait pengaktifan siskamling. Ia berharap seluruh 38 daerah bisa segera menindaklanjutinya.

"Prinsip Jawa Timur akan semaksimal mungkin ada 25 kabupaten kota yang sudah menindaklanjuti surat edaran mendagri. Kita harap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya total 38 bisa menindaklanjuti. Kita akan fokus juga meremajakan anggota siskamling untuk bagaimana bergantian menjaga wilayahnya masing-masing tanpa mengganggu aktivitas di keesokan harinya," jelas mantan bupati Trenggalek itu.

Emil juga menyinggung soal fasilitas di pos siskamling yang ditemukan cukup beragam, bahkan ada borgol. "Bahkan di dalam inventaris posko siskamling juga ditemukan ada borgol. Nah, ini tadi kita mesti pastikan siapa yang bisa menggunakan borgol. Kan gitu kan? Karena borgol ini kan ada yang berwenang. Hal ini masih kami koordinasi dengan Bakesbangpol, Satpol PP sebagai leading sektor untuk menindaklanjuti surat edaran Mendagri," pungkas Emil.