JATIMTIMES - Dialog antara mahasiswa organisasi Cipayung Plus dengan DPRD Kota Malang, Kamis (4/9/2025), menyoroti isu yang selama ini jadi perbincangan publik, terutama tunjangan wakil rakyat. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, akhirnya buka suara secara terbuka.
Dalam forum yang dihadiri tujuh organisasi mahasiswa ekstra kampus (OMEK), salah satu pertanyaan tajam yang dilontarkan mahasiswa adalah terkait transparansi tunjangan DPRD Kota Malang. Pasalnya, kebijakan pemerintah pusat sudah menindaklanjuti penghapusan tunjangan perjalanan luar negeri bagi DPRD Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga : Anak Temukan Ayahnya Tewas Gantung Diri di Kota Malang, Diduga Faktor Ekonomi
Namun, Amithya menegaskan bahwa anggota DPRD Kota Malang tidak memiliki tunjangan perjalanan luar negeri sama sekali. “Kami tidak ada tunjangan ke luar negeri. Semua komponen tunjangan DPRD Kota Malang mengacu pada Perpres. Bahkan detailnya bisa dilihat langsung di website Pemkot Malang yang memuat anggaran,” jelas Amithya.
Mahasiswa juga menyinggung pernyataan Kementerian Keuangan yang sempat menyebut tunjangan pajak dibebankan kepada negara. Menanggapi hal itu, Amithya menegaskan bahwa hal tersebut tidak berlaku untuk DPRD Kota/Kabupaten.
“Kalau PPH21 itu mungkin di DPR RI, bukan di kami. DPRD Kota Malang justru dipotong pajak dengan tarif efektif rata-rata (TER). Potongannya besar sekali,” tegasnya.
Ia menambahkan, berbeda dengan persepsi publik yang menilai tunjangan DPRD terus naik. Justru, Amithya menjelaskan bahwa saat ini DPRD Kota Malang mengalami efisiensi besar-besaran. “Tidak ada tunjangan yang naik. Bahkan berkurang. Kami kemarin efisiensi 50,1 persen, tertinggi di Kota Malang,” bebernya.
Baca Juga : Profil Rusdi Masse Pengganti Ahmad Sahroni di DPR RI
Terkait sejumlah aspirasi mahasiswa yang harus dibawa ke pusat, Amithya mengakui tidak ada tenggat waktu khusus. Namun ia memastikan DPRD Kota Malang akan memperbanyak intensitas komunikasi dan follow up agar suara mahasiswa tidak berhenti di meja dewan daerah. “Kami sadar aspirasi yang disampaikan pasti banyak. Karena itu yang bisa kami lakukan adalah memperbanyak follow up,” pungkasnya.
Dialog antara mahasiswa Cipayung Plus dengan DPRD Kota Malang ini terus berlanjut hingga siang hari. Suasana cukup hangat, dengan mahasiswa melempar pertanyaan kritis dan dewan berusaha memberikan penjelasan secara terbuka.
