JATIMTIMES - Sejarah Keraton Kasunanan Surakarta dipenuhi dengan sosok-sosok birokrat agung yang memainkan peran penting dalam pemerintahan, salah satunya adalah Patih Sasranegara. Ia bukan hanya seorang pemimpin administratif, tetapi juga tokoh dengan pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan tata negara Jawa.
Dalam perjalanan panjangnya sebagai abdi negara, Sasranegara mengalami berbagai transformasi, dari seorang santri di Gebang Tinatar hingga menduduki jabatan tertinggi sebagai Patih Keraton Surakarta. Artikel ini mengulas jejak panjang kariernya, latar belakang keluarganya, serta nilai-nilai yang diwariskannya kepada generasi penerusnya.
Baca Juga : La Roche Posay di AS Ditarik Terkait Risiko Kanker, Bagaimana di Indoensia?
Akar Keturunan: Dari Trah Ningrat dan Santri
Patih Sasranegara, yang memiliki nama kecil Raden Bagus Imbram, lahir pada 14 Februari 1811 (21 Sura tahun Jimakir 1738) di lingkungan Dalem Mangkubumen, Surakarta. Ia terlahir dari garis darah ningrat dan santri. Ayahnya, Raden Pandji Wiryadipuro, adalah keturunan Batara Katong, leluhur Bupati Ponorogo, sementara ibunya, B.R.Ay Wiryodipuro, adalah putri KGPH Mangkubumi I, putra Sunan Pakubuwana III dengan Kangjeng Ratu Beruk.
Dengan garis keturunan yang mengalir dari para pemimpin kerajaan dan ulama, Imbram kecil mendapatkan pendidikan istimewa. Ia dikirim ke Pondok Pesantren Gebang Tinatar di Ponorogo, sebuah pesantren terkenal yang menghasilkan banyak pemikir Islam Jawa. Di sana, ia dikenal sebagai santri yang menguasai Al-Qur’an dan fikih. Pendidikan agama yang kuat membentuk karakter dan etos kepemimpinannya kelak.
Batara Katong: Pendiri Ponorogo dan Leluhur Patih Sasranegara dalam Catatan Historiografi
Batara Katong merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah awal Ponorogo. Ia dikenal sebagai seorang pangeran Majapahit, putra Sri Prabu Kertawijaya (Brawijaya V), dan merupakan salah satu dari keturunan raja Majapahit yang menganut Islam. Nama Batara Katong tidak hanya dikenang sebagai pendiri Ponorogo, tetapi juga sebagai tokoh yang membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan penyebaran Islam di kawasan tersebut.
Melalui berbagai naskah historiografi, termasuk Babad Ponorogo, Serat Kandha, Babad ing Gresik, dan Babad Pengging, Batara Katong diidentifikasi sebagai Raden Arak-kali Batthara Katwang, yang kemudian menjadi Adipati Ponorogo.Catatan historiografi ini menunjukkan bahwa Batara Katong tidak hanya dikenal dalam sejarah lokal Ponorogo, tetapi juga memiliki peran dalam dinamika politik dan keagamaan di Jawa.
Prabu Kertawijaya, yang naik takhta pada tahun 1447 setelah Rani Suhita wafat, dikenal sebagai raja Majapahit yang memberi ruang besar bagi perkembangan Islam. Hal ini tidak mengherankan, mengingat beberapa istri dan banyak anaknya menganut Islam. Istri-istrinya yang berasal dari Campa dan Tiongkok adalah muslimah, sehingga pengaruh Islam di lingkungan istana semakin kuat.
Di antara putra-putra Prabu Kertawijaya yang memeluk Islam adalah Arya Damar, yang menjadi Adipati Palembang; Raden Arak-kali Batthara Katwang, yang dikenal sebagai Adipati Ponorogo; Arya Lembu Peteng, Adipati Pamadegan; Arya Menak Koncar, Adipati Lumajang; serta Raden Patah, yang kelak menjadi Adipati Demak. Selain itu, terdapat pula Raden Bondan Kejawen, yang dikenal sebagai Kyai Ageng Tarub I, dan Raden Dhandhun Wangsaprana, yang bergelar Syekh Belabelu.
Batara Katong, sebagai salah satu putra Prabu Kertawijaya, memiliki peran penting dalam pembentukan Ponorogo sebagai wilayah yang mandiri dari kekuasaan pusat Majapahit.
Patih Sasranegara, seorang pejabat tinggi dalam pemerintahan Kasunanan Surakarta pada abad ke-19, diketahui berasal dari garis keturunan Batara Katong, pendiri Ponorogo. Dalam sistem pemerintahan Jawa, hubungan genealogis sangat penting dalam menentukan legitimasi seseorang dalam struktur kekuasaan.
Sebagai seorang patih yang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan reformasi birokrasi di Surakarta, Sasranegara berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola yang kuat, sebagaimana yang diterapkan oleh leluhurnya, Batara Katong. Ia juga dikenal sebagai seorang yang memiliki keterikatan dengan nilai-nilai Islam, sesuatu yang dapat ditelusuri hingga ke Prabu Kertawijaya dan Batara Katong.
Kaitan genealogis ini memperkuat posisi Patih Sasranegara dalam struktur kekuasaan Jawa, karena ia tidak hanya memiliki legitimasi sebagai pejabat tinggi, tetapi juga sebagai keturunan dari garis penguasa yang telah berkontribusi dalam pemerintahan dan Islamisasi di Jawa.
Meniti Karier: Dari Ponorogo ke Kraton Surakarta
Karier birokrasi Sasranegara dimulai pada 1839, ketika ia diangkat sebagai Hurdenas (Wakil Bupati Ponorogo) dengan gelar Raden Atmosaputro. Sepuluh tahun kemudian, pada 1849, ia menjadi Onder-Mayor Wadananing Hurdenas dengan nama baru, Raden Panji Djajaningrat. Pada tahap ini, ia mulai menunjukkan kepemimpinan yang visioner, terutama dalam kebijakan pertanian dan administrasi desa.
Kariernya terus menanjak hingga akhirnya menarik perhatian Sunan Pakubuwana IX. Pada 1862, ia dipanggil ke Keraton Surakarta dan diangkat menjadi Bupati Pangagenging Parentah Karaton dengan gelar Raden Tumenggung Wiryodiningrat. Puncak kariernya tiba ketika ia dilantik sebagai Wakil Patih Dalem pada 10 Mei 1866 dengan gelar Kanjeng Raden Adipati Sasranegara. Setahun kemudian, pada 23 Juni 1867, ia resmi menjadi Patih Dalem Keraton Surakarta, menjabat selama dua dekade hingga 1887.
Sosok di Balik Reformasi Administratif
Kanjeng Raden Adipati (KRA) Sasranegara merupakan figur penting dalam sejarah pemerintahan Keraton Surakarta pada abad ke-19. Menjabat sebagai Pepatih Dalem selama lebih dari dua dekade, ia menjadi tokoh kunci dalam upaya modernisasi birokrasi di tengah tekanan kolonial Belanda. Perannya tidak hanya sebagai tangan kanan Susuhunan, tetapi juga sebagai perancang kebijakan yang mengubah struktur administrasi kerajaan.
Salah satu kebijakan revolusioner Sasranegara adalah membatasi pewarisan jabatan dalam birokrasi kerajaan. Melalui naskah nomor 35b yang dikeluarkan pada 1 Desember 1869, ia menetapkan bahwa jabatan dalam pemerintahan tidak bisa secara otomatis diwariskan kepada anak pejabat yang wafat atau pensiun. Keputusan ini menandai transisi dari sistem patrimonial ke meritokrasi, memastikan bahwa hanya individu yang kompeten yang dapat menduduki jabatan tertentu.
Selain reformasi birokrasi, Sasranegara juga mengatur sistem pengangkatan pejabat dan simbolisme kekuasaan. Dalam naskah nomor 52 tertanggal 2 Maret 1876, ia menegaskan bahwa pejabat tertentu hanya boleh memakai atribut tertentu, seperti payung dengan warna tertentu, sebagai tanda hierarki dalam kerajaan. Regulasi ini tidak hanya memperjelas batasan jabatan, tetapi juga mencegah campur tangan keluarga bangsawan dalam sistem birokrasi.
Dalam upaya meningkatkan kualitas birokrasi, Sasranegara menerapkan sistem magang bagi putra pejabat sebelum mereka menduduki posisi penting. Kebijakan ini, yang dicatat dalam naskah nomor 52a pada 11 Juni 1879, mewajibkan calon pejabat untuk mendapatkan pengalaman di lingkungan keraton terlebih dahulu. Dengan demikian, setiap pejabat yang diangkat telah memiliki pemahaman tentang tugas dan tanggung jawabnya.
Selain mereformasi birokrasi, Sasranegara juga berupaya menegakkan hukum di wilayah administratif kerajaan. Dalam naskah nomor 17a tertanggal 17 Agustus 1880, ia memberikan wewenang kepada lurah desa di Sela untuk menindak polisi yang lalai menjalankan tugas. Kebijakan ini menunjukkan usahanya untuk mempertahankan otoritas hukum kerajaan di tengah intervensi kolonial.
Baca Juga : Sama-Sama Anjlok, Ini Beda IHSG pada Krisis 1998, Covid-19 dan Hari Ini
Keberhasilan Sasranegara dalam mengelola pemerintahan diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada 19 Januari 1885, ia dianugerahi Ridder Orde van de Nederlandsche Leeuw, sebuah penghargaan bagi tokoh yang dianggap berjasa dalam pemerintahan Hindia Belanda. Namun, pada 5 Juli 1887, setelah 20 tahun menjabat sebagai Patih, Sasranegara mengundurkan diri secara hormat. Sebagai bentuk penghargaan, ia menerima tunjangan pensiun sebesar 500 gulden per bulan, jumlah yang cukup besar pada masa itu.
Salah satu peninggalan unik Sasranegara adalah makam ari-arinya yang berada di Mangkubumen, Surakarta, tepatnya di kawasan yang kini menjadi Paragon Mall. Pada masanya, kawasan ini adalah kediaman K.G.P.H Mangkubumi, kakeknya dari garis ibu. Pemakaman ari-ari di tempat tersebut menunjukkan kuatnya ikatan spiritual dan tradisi keluarga bangsawan Jawa yang tetap dijaga hingga akhir hayatnya.
Sebelum wafat pada 16 Mei 1909 di usia 86 tahun, Sasranegara memberikan nasihat kepada putranya, K.R.M.A Sosrodiningrat IV, yang juga menjadi Patih Keraton Surakarta. Dalam petuahnya, ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana, moralitas yang tinggi, dan keberanian untuk bertindak benar:
"Nyekel nagara kuwi ora gampang, luwih-luwih nagara Surokarto winengku ing Walanda. Welingku, netepono kang diarani budi luhur, sarto tumindak sak kuwat-kuwatmu murih rahayuning kawula."
(Memimpin negara itu tidak mudah, terutama Surakarta yang berada di bawah kekuasaan Belanda. Pegang teguh kebajikan dan lakukan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat).
Ia juga menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab:
"Ojo wedi menowo kowe ora kanggo, nggonmu tumindak bener lan becik."
(Jangan takut kehilangan jabatan, selama kau bertindak benar dan baik).
Nasihat ini mencerminkan prinsip dasar kepemimpinan Jawa yang mengedepankan keseimbangan antara kekuasaan dan moralitas.
Setelah lebih dari 20 tahun menjabat, Sasranegara mengundurkan diri pada tahun 1887 dan digantikan oleh KRA Mangunkusuma. Ia wafat pada tahun 1894 dalam usia 86 tahun dan dimakamkan di Pasarean Ageng Manang, Sukoharjo, berdampingan dengan istrinya. Warisan kebijakannya terus berpengaruh hingga awal abad ke-20, menjadi fondasi bagi sistem administrasi kerajaan yang lebih terstruktur dan profesional.
Meskipun reformasi yang digagasnya membawa perubahan besar dalam birokrasi kerajaan, Sasranegara tetap harus menghadapi kenyataan bahwa Keraton Surakarta semakin berada di bawah kendali Belanda. Kebijakan-kebijakan progresifnya merupakan upaya mempertahankan otoritas kerajaan di tengah tekanan kolonialisme, menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien meskipun ruang gerak kerajaan semakin terbatas.
Sasranegara adalah sosok yang memadukan intelektualitas, religiusitas, dan kepemimpinan yang kuat. Jejak panjang kariernya menunjukkan bagaimana seorang pemimpin berlatar belakang pesantren mampu mengelola pemerintahan dengan cermat dan bijaksana.
