JATIMTIMES - Waktu pelaksanaan program pembangunan Kota Malang tinggal menyisakan sekitar tiga bulan. DPRD Kota Malang pun meminta pengesahan APBD Perubahan 2026 segera diikuti eksekusi program agar anggaran tidak kembali berujung pada SiLPA.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, potensi munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menjadi salah satu kekhawatiran yang disampaikan sejumlah fraksi dalam pembahasan perubahan APBD.
Baca Juga : Nasdem-PSI Dorong Pemkot Malang Pertegas Akses Griyashanta Sebagai Jalan Umum
Menurut Amithya, perhatian tersebut terutama berkaitan dengan realisasi program yang masih rendah. Kondisi itu harus segera dipastikan agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada penghujung tahun anggaran.
Namun, Amithya menilai rendahnya realisasi fisik, khususnya pada sektor infrastruktur, belum tentu menunjukkan pekerjaan tidak berjalan. Ia menyebut mekanisme pembayaran dengan sistem termin turut memengaruhi angka realisasi.
"Harapan kami, ini memang betul-betul karena persoalan teknis mekanisme pembayaran saja, bukan karena tidak dikerjakan. Setelah ini didok, kami akan pantau bagaimana mereka bekerja," ujar Mia sapaan akrabnya.
Ia menegaskan, APBD Perubahan disusun berdasarkan skala prioritas. Karena itu, setelah anggaran ditetapkan, pelaksanaan program menjadi hal yang akan mendapat perhatian DPRD hingga akhir tahun.
Sorotan mengenai serapan anggaran juga disampaikan Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi. Ia menyoroti realisasi anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih berada di bawah 50 persen.
Dito mengingatkan, pemerintah hanya memiliki waktu sekitar tiga bulan untuk mengeksekusi program. Ia meminta kondisi tersebut tidak kembali menghasilkan SiLPA seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.
"Dengan waktu tersisa tiga bulan menjelang musim hujan, kami mengingatkan agar Pemkot Malang belajar dari kasus SiLPA tahun 2025 yang sempat mencapai angka 300 miliar," kata Dito.
Menurut Dito, APBD Perubahan harus menghasilkan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Salah satu kebutuhan yang dinilainya mendesak ialah mitigasi banjir menjelang musim hujan.
Baca Juga : Buntut Aksi KONI Bawa Atlet Pelajar, Wawali Blitar Elim Tyu Samba Dilaporkan ke Polisi
Ia meminta normalisasi saluran air dipercepat sebelum intensitas hujan meningkat. Selain itu, penegakan aturan terhadap bangunan yang berdiri di sepanjang aliran air juga harus diperkuat.
"Jangan sampai kita membangun, tapi lupa bahwa ada permasalahan banjir yang disebabkan oleh bangunan-bangunan yang mempersempit saluran air. Mumpung belum musim hujan, hal ini harus segera ditertibkan," tegas Dito.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan optimistis SiLPA 2026 tidak akan sebesar tahun sebelumnya. Menurutnya, sebagian SiLPA justru berasal dari efisiensi terhadap sejumlah program yang berhasil dioptimalkan.
"Saya optimis tidak akan sebesar kemarin. SiLPA ini banyak terkait dengan efisiensi, yakni terobosan yang nilainya tinggi tapi bisa kita efisiensikan. Insya Allah ke depan SiLPA kita bisa relatif normal," tegas Wahyu.
Catatan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (15/9/2026). Rapat tersebut diikuti tujuh fraksi DPRD Kota Malang, yakni PDI Perjuangan, PKB, PKS, Gerindra, Golkar, NasDem-PSI, dan Fraksi Damai.
