JATIMTIMES – Fraksi Partai Golkar FPG DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyoroti tajam adanya indikasi kerawanan penyimpangan dalam pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor air serta manajemen belanja rutin di sejumlah instansi jajaran Pemprov Jatim.
Kritik mencuat di tengah keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kalinya dari BPK RI atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga : Target Dua Tahun, DPRD Jatim Dorong Pengelolaan Velodrome Malang Tuntas Lewat PKS dan Hibah
Sorotan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Jatim, Sumardi, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (29/6/2026).
Golkar mengingatkan eksekutif bahwa raihan opini WTP yang bersifat administratif tidak menjadi jaminan mutlak bahwa tata kelola keuangan daerah bebas dari praktik kecurangan.
"Kewajaran laporan tidak memastikan tata kelola keuangan bersih dari kemungkinan penyimpangan. Hal mana terbukti setiap tahun selalu disertai catatan dan rekomendasi dari BPK kepada Gubernur terkait kepatuhan dalam penggunaan anggaran, memenuhi ketentuan perundangan, bahkan catatan temuan terjadi berulang setiap tahun," ujar Sumardi.
Lebih lanjut, pihaknya membongkar sengkarut performa PT Air Bersih (PT AB) Jatim yang mencatatkan penurunan kontribusi secara masif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, setoran dividen dari perusahaan pelat merah tersebut terjun bebas dibandingkan perolehan pada tahun sebelumnya.
"Deviden dari PT AB turun dibanding tahun 2024 sebesar 20,9 persen," beber legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim X yang mencakup Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto itu.
Atas dasar kemunduran itu, Golkar meminta penjelasan serius dari Gubernur Jatim mengenai akar masalah operasional bisnis air ini, termasuk ketidaktertiban tata niaga pemanfaatan air sungai Surabaya yang dinilai rawan kebocoran PAD.
"Penerimaan dari Pajak Air Permukaan (PAP), dan penggunaan secara bisnis air sungai Surabaya tampaknya tidak tertib. Di samping itu terjadi penurunan signifikan penerimaan dari PT AB. Mohon penjelasan sejauh mana pengelolaan objek PAP dan PT AB ini tidak terjadi penyimpangan sehingga dapat menguatkan PAD provinsi," tuturnya.
Baca Juga : Fraksi PDIP DPRD Jatim Tagih Penjelasan Pemprov soal Rendahnya Serapan Infrastruktur
Selain lini pendapatan, manajemen internal pada sektor belanja barang dan jasa di 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim juga menjadi sasaran kritik FPG karena ditemukan tidak patuh terhadap regulasi.
"Dalam hal belanja barang dan jasa yang selalu menjadi temuan bahkan rawan peluang terjadi penyimpangan, di tahun 2025 ada 6 OPD yang pertanggungjawabannya tidak tertib yakni Disnak, Disdik, Dis PUBM, Dis PU SDA dan di Setwan) meliput nilai anggaran Rp10,6 miliar lebih," urai Sumardi.
Kondisi manajemen yang tidak tertib ini dinilai kian mengkhawatirkan lantaran mencakup ruang lingkup yang lebih luas, yakni menyebar di 29 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan nilai akumulatif anggaran mencapai Rp3,014 triliun. Golkar pun mempertanyakan komitmen sistem pengawasan dan fungsi konsultasi yang melekat pada Inspektorat Daerah serta Bappeda Jatim dalam membendung celah penyimpangan tersebut.
FPG mendesak agar seluruh temuan dan rekomendasi dari BPK RI segera dituntaskan oleh jajaran eksekutif dalam batas waktu yang ditentukan, agar alokasi APBD ke depan benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil publik, bukan sekadar pelaporan administratif.
