JATIMTIMES - Alarm kewaspadaan terhadap penyebaran Tuberkulosis (TBC) di Indonesia kembali menguat seiring dengan lonjakan kasus yang signifikan. Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Sri Wahyuni, menegaskan bahwa situasi ini merupakan darurat kesehatan yang menuntut penanganan serius, terstruktur, dan terintegrasi dari seluruh lini pemerintah.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, jumlah kasus TBC secara nasional telah menembus angka 1,09 juta kasus. Meski sekitar 867 ribu kasus telah berhasil ditangani oleh pemerintah bersama tenaga medis, masih terdapat sekitar 300 ribu kasus yang belum teridentifikasi dan berpotensi menjadi sumber penularan tersembunyi di tengah masyarakat.
Baca Juga : Dewanti Rumpoko: Program OPD Jatim Perlu Output Jelas, Bukan Sekadar Laporan
“Peningkatan kasus Tuberkulosis yang telah menembus lebih dari satu juta kasus, dengan ratusan ribu di antaranya belum terdeteksi, adalah kondisi darurat yang harus segera ditangani secara serius,” tegas Sri Wahyuni, dikonfirmasi Kamis (16/4/2026).
Mengingat Jatim merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, risiko transmisi penyakit menular ini menjadi sangat tinggi. Sri Wahyuni mendorong Pemerintah Provinsi untuk melakukan langkah agresif dengan memperluas jangkauan skrining massal hingga menjangkau pelosok desa dan kelurahan.
Menurutnya, menemukan kasus-kasus yang "tersembunyi" jauh lebih krusial untuk memutus rantai penularan. Ia meminta sinergi lintas sektor—mulai dari dinas kesehatan hingga pemerintah kabupaten/kota—untuk bergerak aktif melakukan deteksi dini secara masif.
“Edukasi kepada masyarakat juga harus digencarkan, terutama terkait pencegahan dan pentingnya pengobatan hingga tuntas,” imbuh legislator perempuan dari Fraksi Partai Demokrat yang akrab disapa Mbak Yuni ini.
Ia menekankan bahwa penanggulangan TBC tidak boleh hanya dipandang dari sisi medis semata. Masalah kesehatan ini erat kaitannya dengan kualitas hidup dan lingkungan, sehingga intervensi medis harus didukung dengan penguatan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Baca Juga : Jangan Asal Pilih! Ini 5 Tanda Kamu Cocok Kuliah di Jurusan Hukum
DPRD Jatim menyoroti pentingnya perbaikan kualitas lingkungan dan penyediaan hunian layak sebagai pilar utama penanganan. Rumah dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik dinilai efektif menekan angka transmisi bakteri, terutama di kawasan padat penduduk yang selama ini menjadi titik rawan penyebaran.
Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, DPRD Jatim menyatakan komitmen penuh untuk mengawal isu ini, baik dari sisi penguatan anggaran maupun regulasi. Pengawasan terhadap program-program penanggulangan TBC akan diperketat guna memastikan setiap langkah kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melakukan pemeriksaan dini demi memutus rantai penularan,” pungkas Mbak Yuni.
