JATIMTIMES – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Yordan M. Batara Goa, memberikan catatan kritis terhadap rencana anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2027.
Di tengah proyeksi pendapatan yang ambisius, Yordan memperingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mencermati dinamika ekonomi global yang fluktuatif, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga kenaikan harga komoditas energi.
Baca Juga : Kecewa Ajakan Dialog Dicopot, Warga Griyashanta Pasang Banner Lebih Besar
Hal tersebut ditegaskan memyusul terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Jawa Timur 2027 di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (14/4/2026) kemarin. “RKPD ini disusun dengan menyinergikan program pemerintah provinsi, pokok pikiran DPRD, serta rencana kerja pemerintah pusat,” ujarnya.
Berdasarkan dokumen perencanaan, total anggaran RKPD 2027 diproyeksikan mencapai Rp27,3 triliun, dengan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp17,6 triliun. Yordan menilai angka tersebut memerlukan perhitungan yang sangat matang agar tidak meleset akibat tekanan situasi global yang saat ini tengah terjadi.
“Ini membutuhkan pencermatan yang hati-hati mengingat situasi ekonomi kita juga banyak berubah. Situasi global juga sedang tidak menentu. Kita lihat sekarang tekanan rupiah kita juga merosot, harga minyaknya naik,” tegasnya.
Selain aspek fiskal, politisi ini juga menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, dan pengangguran berdasarkan evaluasi LKPJ 2025. Meski indikator makro secara umum menunjukkan perbaikan, ia menekankan bahwa masih banyak indikator detail di lapangan yang belum mencapai target optimal.
"Memang indikator-indikatornya sudah membaik secara indikator umumnya, tapi indikator detailnya masih ada sebagian yang belum tercapai,” ungkap legislator asal Dapil Jatim I Surabaya itu.
Yordan menambahkan bahwa persoalan pengangguran saat ini bukan sekadar angka serapan tenaga kerja, melainkan menyangkut kualitas pendapatan masyarakat yang seringkali belum mampu mencukupi kebutuhan hidup layak.
Baca Juga : Ketegangan Global Meningkat Akibat Krisis Selat Hormuz 2026
Isu krusial lain yang menjadi perhatian adalah tingginya angka kesenjangan antarwilayah. Yordan secara spesifik menunjuk wilayah Madura, kepulauan, serta kawasan sepanjang pesisir selatan sebagai daerah yang tingkat perekonomiannya masih tertinggal jauh dibandingkan kawasan industri.
“Terutama daerah Madura daerah kepulauan. Kemudian daerah pantai selatan, daerah sepanjang pantai selatan itu dari dulu memang jika dibandingkan dengan daerah industri itu relatif lebih rendah tingkat perekonomiannya,” katanya.
Legislator Fraksi PDIP ini mendorong agar sistem industrialisasi ke depan dapat tersebar secara merata dan tidak hanya terpusat di kawasan industri padat, melainkan lebih berpihak pada penguatan ekonomi sektor pertanian di pedesaan.
"Tantangan terbesar buat Jatim bagaimana membuat sistem pembangunan industrialisasi kita itu bisa merata. Dan perekonomian kita itu betul-betul bisa berpihak kepada para petani. Sehingga mereka tidak perlu pindah ke kota untuk meningkatkan kesejahteraannya,” pungkasnya.
