JATIMTIMES - Arah pembangunan Kabupaten Situbondo untuk tahun 2027 mulai dirumuskan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Forum strategis ini menjadi ruang konsolidasi berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan program pembangunan daerah agar lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kegiatan Musrenbang tersebut mempertemukan jajaran Pemerintah Kabupaten Situbondo, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo. Forum yang digelar pada Kamis (12/03/2026) itu menjadi momentum penting untuk menyatukan berbagai usulan pembangunan dari tingkat daerah hingga provinsi.
Baca Juga : Musrenbang RKPD 2027 Situbondo: DPRD Soroti Pendidikan, Modernisasi Pertanian, dan Mitigasi Bencana
Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, yang akrab disapa Gus Mahbub, hadir bersama para wakil ketua DPRD dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formal tahunan, tetapi merupakan ruang strategis untuk menyampaikan berbagai rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
Menurutnya, sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian utama DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2027. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Situbondo.
“IPM Situbondo memang menunjukkan tren peningkatan, namun pertumbuhannya masih berada di bawah rata-rata umum. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” ujar Gus Mahbub.
Di sektor pendidikan, Gus Mahbub menjelaskan bahwa harapan lama sekolah masyarakat Situbondo telah mencapai sekitar 13 tahun atau setara dengan tingkat pendidikan menengah atas. Namun, rata-rata lama sekolah masih berada di kisaran tujuh tahun. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara harapan dan realitas pendidikan masyarakat.
Perbedaan tersebut, menurutnya, menjadi indikator bahwa akses serta keberlanjutan pendidikan masih perlu diperkuat. Pemerintah daerah diharapkan dapat menghadirkan program yang mampu mendorong masyarakat agar melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
Sementara itu, dari sisi kesehatan, DPRD menilai pelayanan kesehatan di Situbondo telah mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, masih diperlukan peningkatan dalam pemenuhan gizi ibu dan anak serta pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, kawasan pegunungan, maupun daerah rawan bencana.
Selain pembangunan manusia, DPRD juga menyoroti dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Secara struktural, sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Situbondo dengan kontribusi sekitar 20 persen terhadap total aktivitas ekonomi daerah.
Namun demikian, laju pertumbuhan sektor pertanian dinilai masih belum secepat sektor lainnya. Menurut Gus Mahbub, kondisi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh pola budidaya pertanian yang masih bersifat konvensional dan mengandalkan pengetahuan turun-temurun.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat inovasi di sektor pertanian melalui penerapan teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta optimalisasi peran penyuluh pertanian. Transformasi pertanian dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
“Transformasi pertanian menjadi kebutuhan mendesak agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani dapat terangkat,” tegasnya.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Situbondo juga didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, serta pengembangan usaha kecil dan kewirausahaan. Perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi dinilai turut memberikan kontribusi signifikan terhadap kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam forum Musrenbang tersebut, DPRD juga mengusulkan penguatan program pemberdayaan pondok pesantren dan tempat ibadah. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat fungsi sosial dan keagamaan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas.
Salah satu gagasan yang muncul adalah pengembangan kegiatan ekonomi kreatif di lingkungan pesantren, seperti pengelolaan produk daur ulang maupun pengolahan limbah menjadi barang bernilai ekonomi.
Baca Juga : Musrenbang RKPD 2027 Situbondo: DPRD Soroti Pendidikan, Modernisasi Pertanian, dan Mitigasi Bencana
“Dengan pendekatan tersebut, pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi para santri dan lingkungan sekitarnya,” jelas Gus Mahbub.
Selain isu pembangunan ekonomi dan sosial, DPRD juga menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana. Hal ini menyusul kondisi Situbondo yang dalam dua tahun terakhir beberapa kali mengalami bencana alam pada awal tahun.
DPRD mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan ulang wilayah rawan bencana serta memperkuat sistem mitigasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pendataan dan pemetaan kawasan rawan dinilai penting agar proses evakuasi dan penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Ia juga menilai keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, sangat penting dalam membantu proses evakuasi kelompok rentan seperti lansia ketika terjadi situasi darurat.
Selain itu, DPRD turut menyoroti perlunya kajian lebih lanjut terkait perlambatan pertumbuhan sektor pertanian. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi tersebut adalah kemungkinan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman atau penggunaan lain.
Meski demikian, potensi peningkatan produktivitas pertanian masih terbuka lebar. Dengan intervensi program yang tepat, dukungan teknologi, serta perbaikan infrastruktur pertanian, produksi pangan per hektare diyakini dapat meningkat secara signifikan.
Dalam konteks mitigasi bencana, DPRD juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi dan normalisasi sungai. Sebelumnya, Situbondo sempat menerima program pembangunan jaringan irigasi hingga tingkat tersier menggunakan konstruksi beton yang dinilai membantu sistem pengairan dan mengurangi potensi kerusakan akibat banjir.
Namun demikian, sebagian kewenangan pengelolaan sungai berada di bawah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas pemerintah agar penanganan kerusakan sungai maupun infrastruktur terkait dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Ke depan, DPRD berharap arah pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2027 benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga penanggulangan bencana diharapkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Meski keterbatasan anggaran daerah sering menjadi tantangan dalam penanganan bencana maupun program rehabilitasi, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta masyarakat diyakini mampu memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.
