JATIMTIMES - Presiden Ke-7 sekaligus mantan politisi PDIP Joko Widodo buka suara terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dari PDIP untuk menghadiri retreat di Magelang. Jokowi menegaskan bahwa acara tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintahan, di mana para kepala daerah diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Ini urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, dan yang mengundang adalah Presiden," ujar Jokowi seperti dikutip dari Instagram @jeg.bali, Jumat (21/2/2025).
Baca Juga : Resmi Dilantik, Dhito- Dewi Fokus Selesaikan Pembangunan Kediri 5 Tahun ke Depan
Menurut Jokowi, para kepala daerah seharusnya tetap menghadiri acara tersebut karena mereka telah dilantik dan bertanggung jawab kepada rakyat. Ia menekankan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat untuk mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan lain.
"Mestinya mereka hadir karena dipilih oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan lain. (Situasi seperti ini) Ya biasa," tambahnya.
Sebelumnya, Megawati mengeluarkan instruksi kepada para kepala daerah PDIP agar menunda keikutsertaan dalam retreat yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Instruksi tersebut dikeluarkan setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2).
Surat instruksi tersebut tertuang dalam dokumen DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati pada 20 Februari 2025.
"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan menuju retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi instruksi tersebut.
Baca Juga : Daftar Kepala Daerah PDIP di Jatim yang Dilarang Megawati Ikut Retreat: Ada Wali Kota Surabaya
Megawati juga meminta agar mereka yang sudah dalam perjalanan segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut darinya. "Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tambah keterangan dalam instruksi tersebut
Di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memutuskan tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) pasca-penahanan Hasto. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, menyampaikan bahwa saat ini kendali partai berada sepenuhnya di tangan Megawati.
"Sehubungan dengan masalah Sekjen, Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando partai dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," ujar Komar.
