Kondisi tower yang dibangun di tengah pemukiman warga Dusun Krajan, Kecamatan Ampelgading (Foto : Istimewa)
Kondisi tower yang dibangun di tengah pemukiman warga Dusun Krajan, Kecamatan Ampelgading (Foto : Istimewa)

MALANGTIMES - Keberadaan tower kembali bikin gusar warga. Kali ini giliran warga Dusun Krajan RT 09/RW 03, Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading yang menyuarakan kegusarannya. Lantaran sudah bikin resah, warga mengancam perpanjangan kontrak keberadaan tower tersebut bakal tidak diperpanjang.

Dari pendalaman MalangTIMES, tidak jelasnya perihal kompensasi akan perpanjangan kontrak tower seluler, mengakibatkan warga sekitar nekat menuntut hak yang semestinya mereka dapatkan. Diketahui, masa kontrak tower tersebut sudah berakhir sejak 17 Agustus 2017 lalu. Namun, hingga berita ini ditulis, belum juga ada kejelasan terkait perpanjangan kontrak tersebut.

Warga yang tinggal di bawah tower, sempat mengajukan anggaran kompensasi kepada beberapa pihak. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan dari instansi terkait maupun provider tower. 

Bahkan, sedikitnya ada 19 kepala keluarga, sempat mengadakan mediasi beberapa kali. Namun, mulai dari pemilik lahan pendirian tower serta berbagai pihak lain, enggan mengiyakan permintaan warga. “Saat itu dari proses perpanjangan kontrak kita hanya dijanjikan Rp 500 ribu, padahal jika mengacu pada perjanjian awal, kita (warga) seharusnya berhak mendapatkan kompensasi Rp 3 juta,” terang salah satu warga yang enggan namanya disebutkan ini.

Menanggapi hal ini, MalangTIMES mencoba mencari kejelasan kepada perangkat desa setempat. Kepala Desa Tirtomarto, Joni Suhariyanto menuturkan, sejak 2007 lalu tower tersebut dibangun diatas lahan milik H.Zen atau yang dikenal warga dengan nama Almarhum Sumingan. “Saat itu disepakati kontrak pembangunan tower selama 10 tahun,” terang Joni, Selasa (30/10/2018).

Terhitung sejak kontrak berakhir, kegaduhan mulai terjadi. Sebab warga yang tinggal di daerah bangunan tower tidak dilibatkan dalam pembahasan perpanjangan kontrak. Alhasil, 19 kepala keluarga yang tinggal dalam radius 60 meter dari titik berdirinya tower, mulai mempermasalahkan terkait adanya tower tersebut. “Kami sempat memfasilitasi warga yang keberatan, namun ahli waris hanya bersedia memberi kompensasi senilai Rp 500 ribu, tapi ditolak warga dan meminta Rp 3 juta. Hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut antara warga dengan pemilik lahan dan provider,” sambung Joni.

Sebelumnya, mediasi antara warga bersama ahli waris pemilik lahan sempat terjadi sebanyak dua kali. Terakhir, proses negosiasi terjadi pada 24 April lalu. Namun hasilnya masih sama, yakni belum ada kesepakatan terkait kompensasi yang bakal diberikan kepada warga. “Setelah mediasi kedua, saya sempat dihubungi pemilik lahan melalui pesan singkat, dimana ada pembahasan jika kompensasi akan dinaikkan menjadi Rp 1 juta per kepala keluarga,” tutur Joni.

Joni menambahkan, berawal dari pembahasan melalui WhatsApp tersebut, pihaknya sempat menyampaikan kepada warga yang terdampak. “Sebanyak 19 kepala keluarga tetap keberatan, dan hanya menghendaki kompensasi sebesar Rp 3 juta,” imbuhnya.

Warga yang geram tetap memaksa untuk bertemu dengan pihak provider. Nyatanya, karena keterbatasan informasi akan keberadaan provider, membuat proses mediasi yang diharapkan warga masih belum realisasi. “Ini masih kami usahakan, semoga permasalahan segera teratasi,” tutup Joni.